Gus Yasin Dorong Penanganan Backlog Perumahan dari Bankeu RTLH

01 Agu 2025, 11:48 WIB

Fariz Fardianto

Ilustrasi rumah subsidi (IDN Times/Dhana Kencana)

Intinya sih...

Pemerintah Jawa Tengah mendukung penanganan backlog perumahan dengan alokasi 17.510 rumah melalui bankeu dan bansos.
Program tiga juta rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas ekonomi.
Kementerian PKP mengakui angka backlog perumahan se-Indonesia mencapai 9,9 juta unit dan memprioritaskan program 3 juta rumah untuk mengatasi masalah tersebut.

Semarang, IDN Times - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyoroti angka backlog perumahan yang saat ini masih tergolong tinggi.

Angka backlog kepemilikan masih mencapai 310.855 unit, sedangkan backlog kelayakan atau kategori tidak layak huni mencapai 1.132.968 unit. Data tersebut per tahun 2024 kemarin.

“Kami yakin dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektoral, mimpi rumah layak dan terjangkau bagi rakyat Indonesia benar-benar menjadi kenyataan," kata Gus Yasin dalam keterangan yang di terima IDN Times, Jumat (1/8/2025).

1. Tahun ini ada Penanganan 17 ribu rumah

Penampakan rumah subsidi yang terletak di Graha Raya 3 Kliris Kecamatan Boja. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Dalam kegiatan sosialisasi dan bimtek Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 10 Tahun 2025 di Gubernur Semarang, Kamis (31/7/2025) kemarin, pihaknya mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota juga bersama-sama mengatasi backlog perumahan.

Di tahun ini saja, pihaknya mengalokasikan penanganan 17.510 rumah. Terdiri dari 17.000 rumah melalui bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah desa untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), dan 510 unit melalui mekanisme bansos untuk penanganan relokasi, pasca bencana, dan lainnya.

2. Program 3 juta rumah diklaim perbaiki kualitas hidup warga

Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen saat memaparkan kondisi backlog perumahan subsidi di wilayah Jawa Tengah. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Selain itu, ia juga menganggap bahwa program tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat tidak hanya akan mengatasi backlog.

Akan tetapi mendorong kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas ekonomi.

3. Kementerian PKP akui angka backlog se-Indonesia tembus 9,9 juta unit

Suasana rumah subsidi BTN di kompleks Perumahan Graha Raya 3, Kelurahan Kliris, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Aziz Andriansyah mengakui kalau angka backlog masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah.

Sehingga dijadikan prioritas nasional oleh Presiden Prabowo. Angka backlog di Indonesia mencapai 9,9 juta unit.

Kementerian PKP saat ini bertugas untuk mengawal program 3 juta rumah, yang terdiri dari 1 juta unit di kawasan perkotaan, 1 juta unit di kawasan pedesaan dan 1 juta unit di daerah pesisir.

Menurutnya, ada tiga hal pokok dalam penyediaan perumahan bagi rakyat, yakni, penyediaan dana murah dan jangka panjang, bantuan subsidi uang muka, serta bantuan lainnya.

"Kami mengajak stakeholder untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral serta menyelesaikan PR backlog, dalam hal penyediaan dan kebutuhan tempat tinggal," tutur Aziz.