Semarang, IDN Times - Para petani garam yang beraktivitas di Kabupaten Rembang mengeluhkan sikap pemerintah yang mengabaikan nasib mereka selama ini. Sebab, dengan jumlah garam impor yang meningkat, garam rakyat yang ada saat ini tak laku dijual di pasaran.
"Sekarang garam yang kita produksi di tambak, jarang laku di pasaran. Kita jadi nombok banyak. Kalah sama impor," kata Pupon, seorang petani garam di Rembang kepada IDN Times, Jumat (31/1).
Situasi yang terjadi sekarang, diakuinya serba sulit. Pupon mengatakan harga garam rakyat kini anjlok di titik terendah. Sekilo hanya laku Rp200.
"Harganya anjlok. Sekarang garam kita turun harganya. Karena kemarin produksinya melimpah saat kemarau tapi di pasaran yang diserap cuma garam impor. Maka sekarang harganya cuma Rp200 per kilo," terangnya.
Pupon bilang dengan luasan tambak garam yang ia miliki mencapai 1.800 hektar, nasibnya kini justru tak menentu. Ia hanya bisa memasok kebutuhan pelanggannya dari pasar-pasar di Jakarta dan wilayah Jateng, ala kadarnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera menentukan sikap untuk memperbaiki nasib petani garam rakyat seperti dirinya.
Ia mendesak pemerintah agar paling tidak bisa menaikan harga garam rakyat dan mengurangi impor garam dari luar negeri.
"Kalau dengan kondisi saat ini kita gak bisa ngomong apa-apa lagi. Hasil yang kita dapatkan jeblok semua. Kita cuma berharap sebisa mungkin di pasaran harga garam kita dinaikin sedikit, impornya dikurangi. Biar garam rakyat laku," akunya.
Sedangkan, Fendiawan Tiskiantoro, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, mengklaim saat ini sebagian garam rakyat sudah bisa diserap oleh sektor industri.
"Kita dapat info di Brebes dan Pati garam kita sudah masuk kualifikasi industri kok. Nah kita upayakan sediakan fasilitas agar tambak garam rakyat dapat memenuhi syarat serapan garam industri," sergahnya.
Di Jateng sendiri, katanya jumlah produksi garam rakyat mencapai 736 ribu ton selama 2019. Pihaknya sudah berusaha memperkuat kerjasama dengan Disperindag untuk menjual garam rakyat. Tetapi kebutuhannya saat ini baru bisa terserap 300 ribu ton.
"Kalau mau diserap lagi ya kita harus ada kerjasama dengan instansi lainnya," kata Fendi.