Nasib Hotel Bintang Semarang Selama PPKM, 2 Minggu Cuma Laku 6 Kamar

Litha mengaku, hotelnya yang berada di Imam Bonjol, Semarang itu dalam kondisi terpuruk. Keadaan semakin runyam saat ada pemberlakuan PPKM Level 4 sampai 2 Agustus 2021.

Citradream, kata Litha kini hanya bisa mengandalkan penjualan kamar dan menu sarapan saja dengan harapan bisa menutup biaya operasional. Cara bisa dilakukan adalah melayani sarapan dine in dan hanya menerima room service.

"Efeknya telah menyebabkan penjualan dari sisi resto pun sangat menurun," ujar Litha.

Selain itu, dirinya juga memberikan kelonggaran jam check in dan check out sesuai permintaan para tamu asalkan masih dalam durasi 24 jam.

"Lalu untuk yang menginap lebih dari dua malam akan kita berikan tambahan sarapan gratis. Dan kita pasang tarif kamar dengan harga terendah yaitu Rp200.000 per malam," ujarnya.

Litha mengakui kondisi sudah mulai membaik, namun ketika ada PPKM sektor perhotelan terimbas, termasuk hotelnya.

"Kita sebagai hotel bintang dua cuma bisa jualan kamar dan makanan aja. Kendalanya sekarang, banyak tamu hotel yang lebih tertarik mencari sarapan ke hotel bintang tiga dan bintang lima. Sehingga kondisi hotel kita sangat menurun," keluhnya.

Selama dua pekan terakhir, Litha menyebut hotelnya hanya terisi enam kamar atau diperkirakan okupansinnya turun drastis sampai 85 persen. Ia berharap Pemkot Semarang memberikan kemudahan bagi hotelnya supaya tetap bisa eksis selama pandemik.

"Kamar kita yang terisi dibawah 10 kamar atau malah hanya enam kamar. Situasinya memang bikin kita dilematis,".

Sedangkan, Sekretaris Indonesia Hotel General Manager (IHGM) Jawa Tengah, Heri Kristanto mendesak kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk membuat kebijakan yang mempermudah operasional seluruh hotel berbintang di wilayahnya. Adanya PPKM Darurat, PPKM Level 4 dan terlebih pada masa pandemik, mayoritas pengelola hotel tidak bisa berkutik.

"Tolong Pak Menparekraf, bantu kami agar bisa sedikit bernapas saat pandemik. Paling tidak Menparekraf bisa mendorong Pemprov Jateng untuk melonggarkan aturan khusus buat kegiatan bisnis perhotelan. Kita pastikan prokes ketat tetap diberlakukan di setiap hotel. Tamu-tamu juga diskrining ketat. Sehingga gak ada alasan lagi buat membatasi aktivitas perhotelan," pungkasnya.