Nyaris Kolabs, Pengusaha Minta Pemprov Jateng Jatuhkan Sanksi Keras

16 Sep 2020, 16:30 WIB

Tenaga kesehatan memakai Alat Pelindung Diri (APD) mengambil tes swab dari pekerja pabrik tepung, di tengah penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di desa Moriya pinggiran kota Ahmedabad, India, Senin (14/9/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Amit Dave)

Semarang, IDN Times - Para pengusaha di Jawa Tengah meminta kepada pemerintah provinsi setempat agar lebih tegas lagi menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi mengatakan dampak pandemik COVID-19 yang dirasakan sejumlah pemilik pabrik saat ini sudah sangat berat.

"Kita sekarang tetap berusaha bertahan hidup sama karyawan. Masih ada pabrik yang beroperasi hanya 30 persen, 40 persen, tapi ada juga yang operasionalnya sudah 60 persen," kata Frans saat dikontak IDN Times, Rabu (16/9/2020).

1. Tujuh bulan lebih pandemik, pelaku UMKM mulai kolaps

Ilustrasi pelaku UMKM (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Frans mengungkapkan pandemik COVID-19 yang terjadi sejak Maret sampai September 2020 telah memukul dunia usaha di Jawa Tengah. Efek yang paling dirasakan adalah dari kalangan pelaku usaha UMKM yang mulai oleng alias goyah.

"Dari sektor mikro yang paling berdampak buruk. Sebagian dari mereka ada yang sudah kolaps. Tapi untuk yang perusahaan besar-besar masih berusaha mencari celah pasar ekspor ke luar negeri," terangnya.

2. Para pengusaha saat ini sedang mencari celah ekspor ke luar negeri

ilustrasi Terminal peti kemas (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Lebih lanjut lagi, menurutnya dengan situasi global dimana banyak negara yang telah mengalami resesi, pihaknya mendapat laporan bahwa mencari peluang ekspor juga masih dikaji untung dan ruginya.

Pihaknya melihat negara-negara yang mengalami resesi juga membutuhkan pasokan finansial yang besar. Sehingga, produk yang dijual ke sana juga tak serta-merta bisa langsung diserap oleh masyarakat.

"Ya mau gimana lagi, sedangkan diluar negeri kan, negara-negara tujuan ekspor kita banyak yang kena resesi. Untuk mencukupi kebutuhannya pasti butuh uang yang banyak. Nah, pabrik-pabrik yang ada di Jateng sedang berpikir ke arah sana juga. Seperti apa strategi yang harus diambil," cetusnya.

3. Pemprov Jateng diminta lebih keras jatuhkan sanksi bagi warga

Ilustrasi pabrik. (IDN Times/Arief Rahmat)

Pihaknya saat ini mendorong Pemprov Jateng untuk memberlakukan tindakan yang lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Ia menganggap dengan perilaku warga yang mengabaikan standar protokol kesehatan, maka kasus penularan di dalam pabrik masih akan bermunculan.

"Maka dari itu, kita mintanya ke Pemprov supaya lebih keras lagi memberi sanksi kepada warga. Karena penularan di dalam pabrik itu selalu terjadi kalau yang diluar juga masih gak menerapkan protokol sesuai standar COVID-19," ujar Frans.