OJK: Sektor Jasa Keuangan di Jateng Stabil, Investor dan Kredit Tumbuh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah mencatat, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan mengalami kenaikan 1,54 persen secara tahunan menjadi Rp475,36 triliun.

Kredit yang disalurkan juga naik 0,02 persen secara tahunan mencapai Rp422,33 triliun.

Namun, aset perbankan di Jawa Tengah mengalami kontraksi 0,84 persen secara tahunan menjadi Rp586,86 triliun.

"Kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah per September 2025 dalam kondisi stabil didukung dengan likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga," kata Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo dilansir keterangan resminya, Kamis (27/11/2025).

Untuk segmen bank umum, aset tercatat tumbuh 0,85 persen secara tahunan menjadi Rp534,77 triliun. Pertumbuhan tersebut diikuti dengan kenaikan DPK bank umum sebesar 3,87 persen secara tahunan mencapai Rp434,96 triliun. Sementara itu, total kredit bank umum mencapai Rp383,85 triliun, turun 1,07 persen secara tahunan.

Kemudian, kinerja intermediasi bank umum di Jawa Tengah terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di angka 88,25 persen. Rasio itu menunjukkan bank umum di Jawa Tengah masih mampu menyalurkan kredit dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk menjaga tingkat Non-Performing Loan (NPL), OJK terus mengawasi secara intensif sejumlah bank. Mereka juga memerintahkan bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun, perkembangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/S) di Jawa Tengah mencatatkan kinerja positif. Aset BPR/S tumbuh 1,46 persen secara tahunan, diikuti pertumbuhan DPK sebesar 1,90 persen secara tahunan mencapai Rp40,41 triliun. Total kredit BPR/S mencapai Rp38,48 triliun, turun 0,75 persen secara tahunan.

Pada segmen perbankan syariah, kinerja per September 2025 mencatatkan penurunan aset sebesar 2,02 persen secara tahunan. Namun, DPK tumbuh signifikan sebesar 8,52 persen secara tahunan dengan nominal mencapai Rp39,60 triliun. Pembiayaan yang disalurkan juga tumbuh 9,87 persen secara tahunan dengan nominal mencapai Rp35,18 triliun.

Untuk sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), perusahaan pembiayaan di Jawa Tengah mencatatkan nilai piutang pembiayaan tumbuh 2,59 persen secara tahunan mencapai Rp35,18 triliun dengan NPF sebesar 3,14 persen. Modal ventura mengalami kenaikan penyaluran sebesar 6,36 persen secara tahunan dengan total nominal Rp1,09 triliun.

Hidayat menyebutkan, aset dana pensiun di Jawa Tengah tumbuh signifikan sebesar 14,61 persen secara tahunan mencapai Rp7,88 triliun. Pertumbuhan itu sejalan dengan tingginya tingkat angkatan kerja di Jawa Tengah.

"Fintech Peer to Peer (P2P) Lending mencatatkan penyaluran kredit yang tumbuh 25,06 persen secara tahunan mencapai Rp7,44 triliun dengan tingkat wanprestasi (TWP 90) sebesar 2,62 persen. Kemudahan masyarakat dalam mengakses pendanaan dari fintech P2P lending menjadi pendorong pertumbuhan ini," imbuhnya.

Perusahaan penjaminan di Jawa Tengah pada September 2025 mencatatkan peningkatan aset sebesar 40,27 persen secara tahunan menjadi Rp728 miliar. Namun, pinjaman yang disalurkan turun 31,33 persen secara tahunan menjadi Rp2,955 triliun.

Pada sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM) posisi triwulan II 2025, tercatat jumlah entitas di Jawa Tengah sebanyak 103 entitas. Jumlah pinjaman yang diberikan sebesar Rp469 miliar, tumbuh 2,64 persen year to date (y-t-d). Jumlah aset LKM di Jawa Tengah sebesar Rp696 miliar, turun 5,46 persen year to date (y-t-d).

Hidayat menambahkan, transaksi pasar modal di Jawa Tengah didominasi investor individu. Jumlah Single Investor Identification (SID) reksadana mencapai 1.880.006 investor pada September 2025, meningkat 24,51 persen secara tahunan dengan total nilai transaksi Rp20,17 triliun.

Jumlah SID saham sebesar 935.397 investor, meningkat 31,87 persen secara tahunan. Kemudian, SID Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 111.842 investor, meningkat 18,80 persen secara tahunan.

Untuk pengaduan, Hidayat mengaku, sampai 31 Oktober 2025, OJK Provinsi Jawa Tengah dan DIY menerima 3.614 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Berdasarkan jenis pengaduan, sektor perbankan mencatat jumlah terbanyak dengan 2.136 pengaduan, diikuti pembiayaan ilegal dan tidak berizin (pindar) sebanyak 754 pengaduan, pembiayaan sebanyak 561 pengaduan, asuransi sebanyak 81 pengaduan, lembaga jasa keuangan lainnya sebanyak 33 pengaduan, dan non-lembaga jasa keuangan sebanyak 49 pengaduan.

Untuk menurunkan jumlah pengaduan, OJK Provinsi Jawa Tengah dan DIY terus melaksanakan kegiatan edukasi secara masif kepada masyarakat. Sampai 31 Oktober 2025, sudah dilaksanakan 500 kegiatan edukasi kepada masyarakat, termasuk petani, pelajar, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan total peserta mencapai 144.831 orang.