Semarang, IDN Times - Para pengembang perumahan yang tergabung dalam Asosiasi Perumahan Sederhana Nasional (Apernas) memperkirakan program pemotongan gaji untuk iuran Tapera nantinya bisa mengurangi angka backlog di Jawa Tengah. Pasalnya, masyarakat Jawa Tengah bisa lebih gampang memperoleh subsidi rumah ketimbang program lainnya.
Backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
Ketua Apernas Jawa Tengah, Eko Purwanto mengatakan kepemilikan rumah merupakan menjadi kebutuhan primer karena menjadi salah satu unsur sandang, pangan dan papan.
Menurutnya iuran Tapera bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia. Program Tapera selama ini juga diberlakukan bagi para ASN, TNI dan Polri.
"Program ini sudah pernah jalan di ASN/TNI/Polri, maka simpanan memudahkan debitur dapat rumah meski harga naik, setidaknya untuk DP rumah dan memudahkan cicilan agar serapan kedepannya lebih cepat lagi dan backlog tinggi bisa turun signifikan," ungkap Eko, Senin (3/6/2024).
Namun begitu, pihaknya enggan membeberkan berapa banyak backlog yang bisa dikurangi dari iuran Tapera. Namun, kehadiran PP 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tapera diklaim bisa menjadi stimulus bagi pengembang maupun masyarakat agar mudah memperoleh rumah.
Lebih lanjut lagi, justru yang terjadi saat ini pencairan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) masih kurang untuk mengejar angka ketertinggalan backlog. Sebab, FLPP hanya menhandalkan subsidi dari pemerintah yang terbatas pada kuota per tahunnya.
"Budget-nya terlalu dibatasi. Maka iuran Tapera ini kami optimis bisa mengurai angka itu. Karena adanya iuran, debitur mengangsurnya bisa lehih ringan, apalagi sudah ada tabungan yang diambil khusus untuk rumah," paparnya.
Sedangkan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) mencatat angka backlog atau kebutuhan akan kepemilikan rumah di 35 kabupaten/kota mencapai 324.855 unit.
Tercatat daerah paling banyak ditemukan backlog ialah Kabupaten Brebes dengan 22.453 unit, Kabupaten Tegal dengan 22.106 unit, dan Kabupaten Klaten dengan 21.634 unit.
"Backlog itu tiap daerah masih diatas 1 juta. Tapi kami sudah lakukan intervensi mulai dari progran RTLH, KPR dan ada juga program Jateng Gayeng Bangun Omah Bareng, dandani omah bareng, tuku omah oleh omah," kata Kepala Disperakim Jateng, Arief Djatmiko.
Tak cuma itu saja, Kota Solo juga ditemukan backlog sebanyak 17.016 unit, Sukoharjo dengan 11.988 unit, Boyolali dengan 6.571 unit, Karangayar dengan 5.760 unit, Sragen dengan 5.648 unit, dan Wonogiri dengan 4.952.
Arief pun tak menampik bila backlog mencapai 324.855 itu merupakan angka yang besar. Sebab selama ini, banyak kendala yang menjadi tantangan untuk mengatasi krisis kesenjangan kepemilikan dan kebutuhan rumah. Kendala utama yaitu data terus berkembang karena jumlah orang tiap tahun pasti bertambah.