Petani Tembakau Masuk Musim Tanam, Minta Perlindungan Regulasi

Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Siyamin mengungkapkan, awal Maret 2025 akan menjadi waktu tanam bagi para petani di wilayahnya. Saat ini, luas lahan tanam di tiga pegunungan tersebut mencapai 6.000 hektar.

“Tembakau masih menjadi harapan utama kami. Namun, kendala terbesar kami adalah regulasi yang belum sepenuhnya melindungi keberlangsungan petani, mulai dari subsidi pupuk yang belum merata hingga aturan baru yang makin memberatkan,” ujar Siyamin.

Ia menilai, petani tembakau saat ini menghadapi dampak dari regulasi seperti PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) untuk Produk Tembakau. Mereka khawatir regulasi tersebut akan makin menekan industri tembakau, yang selama ini menjadi pilar ekonomi utama di wilayah mereka.

“Tembakau adalah komoditas utama yang tetap bisa diandalkan saat musim kemarau, terutama di daerah dengan karakter geografis seperti Temanggung. Jika tidak dilindungi, ekonomi masyarakat bisa terdampak besar,” lanjut Siyamin dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Selasa (25/2/2025).

Siyamin meminta agar pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian lebih kepada petani dengan menciptakan regulasi yang lebih berpihak.

“Pemerintah harus hadir dan menghapus aturan yang menghambat petani. Kami butuh pendampingan, bukan pembatasan yang justru merugikan kami,” tegasnya.

Tidak hanya di Temanggung, kekhawatiran serupa ikut dirasakan petani di Yogyakarta. Ketua DPC APTI Yogyakarta, Triyanto menyatakan, petani di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul bersiap menghadapi musim tanam, namun mereka waswas dengan aturan yang bisa membatasi aktivitas pertanian tembakau.

“Dari proses tanam hingga pasca panen, perkebunan tembakau menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Kami memohon agar pemerintah melindungi petani dengan regulasi yang adil, bukan yang justru membunuh industri ini,” ungkap Triyanto.

Ia juga menyinggung adanya dugaan campur tangan pihak asing yang ingin menghambat industri tembakau di Indonesia.

“Kami berharap pemerintah tetap berpihak pada petani, bukan tunduk pada tekanan dari luar yang ingin mematikan sumber penghidupan kami,” tambahnya.

Triyanto mengungkapkan, petani terus berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitas tembakau secara mandiri. Namun, mereka tetap membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang berpihak.

“Kami sangat menunggu langkah nyata pemerintah dalam melindungi petani dan komoditas tembakau. Dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan,” katanya.

Dengan kondisi saat ini, imbuh Triyanto, para petani berharap pemerintah tidak hanya fokus pada aturan pembatasan, tetapi juga menciptakan kebijakan yang memastikan keberlanjutan sektor pertanian tembakau yang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah.