Prabowo Mau Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen? Ini Kunci dari IESR

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menekankan pentingnya transisi energi yang lebih cepat untuk mendukung komitmen Indonesia dalam Persetujuan Paris, yang bertujuan membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Menurutnya, potensi pertumbuhan ekonomi melalui transisi energi dapat diraih melalui tiga jalur pengembangan energi terbarukan.

“Pertama, diversifikasi industri energi bersih dapat mendorong pertumbuhan sektor industri dengan menciptakan rantai pasok dan manufaktur baru, seperti produksi sel surya, turbin angin, serta komponen mobil listrik,” ujar Fabby dalam Webinar Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, Kamis (10/10/2024).

Kedua, ia menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur hijau, termasuk pembangunan jaringan listrik pintar (smart grid) dan penyimpanan energi (energy storage), dapat menarik investasi yang besar.

Ketiga, inisiatif ekowisata berbasis energi terbarukan, seperti Bali Net Zero Emission 2045, bisa menjadi daya tarik bagi pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Fabby menambahkan, untuk membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan, pemerintah perlu melakukan tiga reformasi kebijakan. Pertama, reformasi subsidi energi fosil, yang dinilai menghambat daya saing energi terbarukan. Ia mendorong penghapusan subsidi tersebut serta penerapan harga karbon yang efektif untuk menciptakan pasar yang lebih adil bagi energi bersih.

“Kedua, reformasi pembiayaan infrastruktur sangat penting melalui penggunaan instrumen seperti green bonds dan pajak karbon untuk mendanai proyek energi terbarukan. Blended finance juga menjadi salah satu cara agar pendanaan hijau lebih terjangkau,” jelas Fabby.

Ketiga, Fabby menyarankan pentingnya membangun kemitraan internasional, di mana Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar di ASEAN dapat memimpin kolaborasi energi bersih di kawasan dan dunia, termasuk alih teknologi dan pendanaan.

Selain itu, IESR menekankan bahwa transisi energi harus adil dan inklusif, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan mempersempit kesenjangan pendapatan. 

Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam program energi dan pembangunan ekonomi di sekitar mereka.

“Transisi energi yang adil erat kaitannya dengan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon dan memberikan manfaat bagi daerah, seperti alokasi anggaran untuk badan usaha terkait energi terbarukan,” ungkapnya.

Untuk memperjelas langkah strategis dalam transisi energi yang adil tersebut, IESR menggelar Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 yang akan diadakan pada 4--6 November 2024. Acara itu bakal menjadi ajang diskusi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi konkret. Pendaftaran untuk mengikuti acara tersebut dapat diakses melalui laman ietd.info.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Ali Mundakir menyampaikan, pemanfaatan energi terbarukan memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada energi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa saat ini pemanfaatan energi terbarukan masih kecil, namun peluang pengembangan di sektor tersebut sangat besar, terutama untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG).

“Pengembangan smart grid menjadi salah satu fokus dalam lima tahun ke depan guna mengoptimalkan produksi energi surya dan angin. Ini akan membantu meningkatkan pasokan listrik bersih dan bebas emisi karbon,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan memperbaiki iklim investasi di sektor itu untuk menarik lebih banyak investasi. Hal tersebut sejalan dengan upaya menciptakan terobosan energi bersih yang lebih terjangkau dan bisa dikembangkan dalam skala besar.