Semarang, IDN Times - Jalan tol Solo-Yogyakarta akan segera dimulai. Proyek pembangunannya akan dimulai dari Jawa Tengah, yakni ruas Kartasura menuju Prambanan. Panjang jalan utama ruas Kartasura-Prambanan mencapai 35,18 kilometer (km).
Rencananya terdapat empat exit tol atau pintu keluar tol pada ruas tersebut. Yakni di Kartasura, Karanganom atau Delanggu, Klaten, serta Prambanan-Manisrenggo.
Secara administrasi, jalan tol Solo-Yogya akan melintasi tiga kabupaten, 14 kecamatan dan 61 desa. Tiga kabupaten yang dilewati adalah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.
Kecamatan terbanyak yang dilintasi jalan tol berada di Kabupaten Klaten, yakni sebanyak 11 kecamatan. Di antaranya Delanggu, Karanganom, Polanharjo, Klaten Utara, dan Ceper.
Untuk pembangunan proyek seksi satu tersebut, diperlukan pembebasan lahan seluas 608,90 hektare. Sebagian besar lahan eksisting saat ini berupa sawah sebesar 73,91 persen.
Untuk permukiman penduduk yang terkena proyek tol sebesar 17,54 persen, kebun atau tegalan 1,55 persen, serta 7,09 persen adalah lahan lain-lain, seperti tanah wakaf, dan tanah milik TNI.
"Kita sudah sosialisasi ke daerah beberapa kali. Investasi ini perlu proses panjang. Dari pertama kami melakukan evaluasi dan kajian dampak analisis lingkungan, dan sampai saat ini kami masih melakukan kajian. Hingga sekarang kita sampai pada pengajuan penetapan lokasi," kata Perwakilan dari PT Adhi Karya, Pristi Wahyono ketika menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kantor Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Rabu (17/7).
Tahap lelang proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir Juli 2019. Sebelum lelang, sudah terdapat penetapan lokasi pembangunan proyek.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Sri Puryono menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu hasil tata ruang dari tiga kabupaten yang terkena proyek pembangunan jalan tol Solo-Yogya.
"Coba dicek tata ruangnya. Kalau tata ruangnya belum ok, tentu jadi persoalan. Sekarang di provinsi sedang melakukan revisi, jadi kesempatan juga bagi kabupaten untuk melakukan revisi," terang Sri.
Selain itu, Sekda juga meminta adanya pengecekan lahan yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Apakah lahan tersebut masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau tidak. Jika masuk dalam LP2B, maka harus dicari penggantinya.
LP2B berkaitan dengan alokasi pemberian pupuk bersubsdi. Bagi daerah yang LP2B terkena dampak pembangunan jalan tol, wajib mencari lokasi cadangan.
"LP2B kalau sampai berkurang, terus terang nanti petani tidak dapat pupuk, teriak. Kemarin kami sudah menerima peta baru. Di Boyolali ada kecamatan yang pupuk bersubsidinya nol. Maka, jangan sampai LP2B berkurang," tegas Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Peni Rahayu.