Sri Mulyani Ingatkan Dampak Perang dan Inflasi Beresiko Memicu Disrupsi Suplai

Yang dimaksud Sri Mulyani mengenai disrupsi suplai tak lain adalah gangguan rantai pasok. Ia berkata untuk menjaga stabilitas perekonomian, pemerintah melalui Kemenkeu akan menggunakan fungsi instrumen APBN. 

Pengendalian perekonomian, katanya juga melibatkan pihak Bank Indonesia. Hal ini, menurutnya perlu dilakukan secara cermat, teliti dan akuntabel untuk menghadapi situasi dunia yang saat ini berjalan sangat dinamis. 

"Kita gunakan instrumen APBN. Kita kerjasama dengan Bank Indonesia menjaga suasana dunia yang memang terus berjalan dinamis," tambahnya. 

Untuk memperkuat fiskal dalam negeri, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu lebih memprioritaskan pembiayaan pada program skala nasional di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan SDM dan infrastruktur. 

"Di dalam negeri kita prioritaskan program program pembangunan nasional. Apakah itu SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya," akunya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan menjadi hal yang lumrah ketika kondisi perekonomian nasional mengalami fase naik dan turun. Sehingga ada banyak tantangan yang perlu dihadapi salah satunya seperti keberhasilan membuat perekonomian Indonesia kembali pulih pasca tiga tahun dilanda pandemik COVID-19. 

Ia bilang masa pandemik memiliki tantangan yang kompleks. Bangsa Indonesia, katanya saat itu dihadapkan pada persoalan menyelamatkan nyawa jutaan rakyat sekaligus menjaga roda perekonomian dan kekuatan fiskal agar tetap kuat. 

"Saat COVID-19 melanda seluruh dunia, Indonesia mampu mengelola situasi yang dahsyat. Gak Indonesia, gak India, gak RRC semuanya mengalami hal ini. Tetapi yang perlu diingat tidak semua negara pulih secara merata dan cepat. Karena pandemik ini bentuk tantangan sangat kompleks. Karena manusia terancam jiwanya, ekonomi terancam lumpuh, keuangan terancam krisis atau kolaps. Dan disitulah APBN hadir," paparnya. 

Ia pun mendorong agar ke depan pemerintah tidak hanya menonjolkan pembangunan fisik semata. Melainkan harus menumbuhkan sisi pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Di samping itu, penataan layanan birokrasi menjadi hal penting untuk memperlancar regulasi yang berjalan selama ini. 

"Pembangunan gak hanya fisik saja. Gak hanya manusia saja. Yang ketiga kalau pemerintah gak jalan ya gak bagus. Sebab itulah, birokrasi menjadi berperan sangat penting dan regulasi juga menjadi penting. Waktu pandemik, keputusan yang dibuat pemerintah adalah tidak boleh defisit 3 persen. Itu yang menyebabkan kita keluarkan UU dan Perppu nomor 20 yang mana boleh dan diizinkan defisit diatas 3 persen," terangnya.