Semarang, IDN Times — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah berperforma apik hingga akhir September 2025 karena instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong kemandirian UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal itu terlihat dari capaian fiskal dan indikator ekonomi regional yang positif, mulai dari inflasi yang terkendali hingga penguatan kredit usaha rakyat untuk sektor usaha mikro dan kecil.
Transfer ke Daerah di Jateng Rp53,78 triliun, Realisasi Pendapatan 63 Persen

Intinya sih...
Inflasi terkendali di Jawa Tengah, dengan rata-rata 2,65 persen (y-o-y), serta indeks keyakinan konsumen mencapai 110,3.
Pendapatan negara di Jawa Tengah mencapai Rp82,40 triliun atau 63,53 persen dari target, sementara belanja negara mencapai Rp76,32 triliun atau 71,44 persen dari pagu.
Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah mencatat peningkatan layanan ekspor-impor dan angka kepuasan pengguna jasa yang tinggi.
1. Inflasi diklaim terkendali
Dalam keterangan resmi mengenai realisasi APBN Jawa Tengah periode Januari--September 2025 dari Kementerian Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, diketahui inflasi di Jawa Tengah per September 2025 berada pada level 2,65 persen (years-on-years/y-o-y), sejalan dengan rata-rata nasional. Adapun, Kabupaten Rembang mencatat inflasi tertinggi sebesar 2,89 persen, sedangkan Kota Surakarta terendah dengan 2,35 persen.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencapai 110,3, berada pada zona optimis.
Kemudian, kinerja sektor pertanian juga positif. Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 116,84, didorong kenaikan harga komoditas hortikultura dan tanaman pangan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) turut menguat tipis ke 100,37.
APBN juga memberi stimulus besar bagi sektor UMKM di Jawa Tengah. Penyaluran kredit program hingga September 2025 mencatat:
Kredit Usaha Rakyat (KUR): Rp34,72 triliun kepada 667.010 debitur
Kredit Ultra Mikro (UMi): Rp793,33 miliar kepada 155.924 debitur
Kabupaten Pati menjadi penyalur KUR terbesar sebesar Rp2,14 triliun, sedangkan Brebes tertinggi untuk UMi dengan Rp60,03 miliar.
2. Pendapatan negara capai Rp82,40 triliun
Sementara itu, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah mencapai Rp82,40 triliun atau 63,53 persen dari target, sehingga tumbuh 1,36 persen (y-o-y). Komponen utamanya meliputi:
Penerimaan Pajak: Rp34,01 triliun
Bea Cukai: Rp42,16 triliun
PNBP: Rp6,23 triliun (105,44 persen dari target)
Lalu, belanja negara mencapai Rp76,32 triliun atau 71,44 persen dari pagu. Realisasinya terdiri dari:
Belanja K/L: Rp22,54 triliun
Transfer ke Daerah (TKD): Rp53,78 triliun (77,98 persen dari pagu)
TKD memberi dorongan besar bagi keuangan daerah, terlihat dari realisasi pendapatan APBD yang mencapai Rp82,45 triliun (73,40 persen).
3. Fasilitasi ekspor impor dipercepat
Di bagian lain, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah mencatat peningkatan kualitas layanan ekspor-impor. Kondisi itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat logistik dan perdagangan internasional.
Bea Cukai juga menangani temuan ketidakpatuhan importir terkait kelengkapan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang memicu penerbitan SPTNP. Edukasi intensif dilakukan kepada pengusaha melalui media sosial dan audiensi dengan BPD GINSI Jateng.
Dalam survei kepuasan pengguna jasa terhadap layanan mereka juga mencatatkan angka 3,80 dari skala 4 kategori “Sangat Baik”.