Soal Hak Angket, Muhammadiyah Sebut Perlunya Rekonsiliasi Pasca Pemilu
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pekalongan, IDN Times - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan Muhammadiyah akan bersikap netral terkait usulan hak angket DPR terkait Pemilu 2024 pada DPR RI.
1. Perlu adanya rekonsiliasi untuk jaga persatuan
Ilustrasi pemungutan suara Pemilu 2024. (IDN Times/Muhammad Nasir)"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," kata Haedar usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan dilansir dari Antara.
Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.
2. Sengketa Pemilu bisa diselesaikan sesuai konstitusi
Ilustrasi simulasi pemungutan suara Pemilu 2024. (IDN Times/Muhammad Nasir)Editor’s picks
Menurutnya jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.
"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.
3. Muhammadiyah netral dari politik
Logo Muhammadiyah. (kemuhammadiyahan.com)Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.
Baca Juga: Hak Angket untuk Usut Kecurangan Pilpres 2024 Dinilai Tak Tepat
