Comscore Tracker

Kabar Gembira Perawat dan Bidan Honorer Bakal Diangkat Jadi P3K

Masih lakukan pendataan

Surakarta, IDN Times - Komisi IX DPR RI tengah mengupayakan agar seluruh tenaga kesehatan (nakes) honorer termasuk bidan dan perawat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pernyataan tersebut dikemukakan anggota DPR RI Komisi IX, Edy Wuryanto.

Baca Juga: Mengintip Gaji Guru PPPK, Paling Rendah Rp1,7 Juta

1. Masih lakukan pendataan

Kabar Gembira Perawat dan Bidan Honorer Bakal Diangkat Jadi P3KAnggota DPR RI Komisi IX, Edy Wuryanto.IDNTimes/Larasati Rey

Edy mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan nakes terkait rencana pengangkatan nakes tersebut. Ia mengaku belum mengetahui jumlah bidan dan perawat secara nasional. Pihaknya akan bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Komisi IX plus Kementerian Kesehatan serta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pendataan.

“Saat ini, panitia kerja (panja) nakes honorer yang dibentuk DPR RI Komisi IX sedang menyelesaikan data nakes honorer secara nasional. Kami targetkan tahun ini clear biar nakes honorer bisa segera diangkat. Kalau terlalu lama, 2023 atau 2024, waktunya habis. Kan pengangkatan sering kali bertahap,” ujar Edy seusai peluncuran aplikasi Bu Bidan di Swiss-Belhotel, Solo, Sabtu (8/1/2022) malam.

Edy mengaku data tersebut perlu segera diselesaikan oleh panja nakes honorer Komisi IX untuk dimintakan alokasi khusus dari Menpan. Nantinya, proses seleksinya afirmasi seperti GTT alias tidak melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun melalui Menkes.

"Agar nakes yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan COVID-19 itu memperoleh manfaat. Dan memang mereka ini tenaga yang strategis. Termasuk bidan, tapi posisi mereka honorer. Jadi negara harus konsekuen dengan tenaga fungsional yang strategis. Ini harus diberi solusi khusus untuk mereka yang honorer, paling tidak P3K," katanya.

2. Terdapat ribuan nakes honorer di Indonesia

Kabar Gembira Perawat dan Bidan Honorer Bakal Diangkat Jadi P3KWA

Komisi IX akan juga akan terus berkomunikasi dengan pemerintah melalui panja nakes honorer. Terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Panja nakes honorer, sendiri terbentuk tahun 2021 dan mulai sidang akhir tahun dan dilanjutkan awal tahun ini. Salah satu agendanya adalah menyelesaikan masalah nakes honorer di seluruh Indonesia. Edy menyebutkan problematika pengangkatan nakes tersebut hampir sama dengan Guru Tidak Tetap (GTT).

Edy menyebut GTT berjuang meraih status P3K cukup lama dan berhasil memenuhi harapan itu pada 2021. Kondisi yang sama dialami nakes honorer. Saat ini, bidan dan perawat honorer tercatat di pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. Kondisi ini, dikatakannya wajib diselesaikan tingkat pemerintah pusat.

"Komunikasi antara Mendagri, Menkes, Menpan, dan Menkeu dibutuhkan untuk ada formasi khusus bagi nakes honorer. Berapa jumlahnya nanti perlu di data. Nah, ini yang masih belum clear datanya. Jawa Tengah ada sekitar 3.900 bidan honorer dan 7.500 perawat honorer. Nanti akan ditabulasi secara nasional berapa nakes honorer itu," terang dia.

3. Fokus penanganan stunting

Kabar Gembira Perawat dan Bidan Honorer Bakal Diangkat Jadi P3KJumpa pers BuBidan di Solo. IDNTimes/Larasati Rey

Sementara itu, Ketua IBI Jawa Tengah Sumarsih mengatakan selain mendata jumlah bidan honorer, pihaknya juga fokus terhadap penanganan stunting. Tercatat sebanyak 27.391 bidang di Jawa Tengah yang menjadi bidan pendamping keluarga.

"Kami upayakan data bidan honorer akan tercantum di aplikasi Bu Bidan. Agar datanya update. Sehingga membantu panja nakes honorer menyelesaikan data yang dibutuhkan," katanya.

Secara terpisah, salah satu Founder PT Weltek Healthin Indonesia yang ikut memperjuangkan bidan di Indonesia, Ade Iis Mulyaningsih mengatakan jika 62 persen bayi di tanah air lahir ditangani oleh bidan. Pihaknya mengidentifikasi ada dua permasalahan besar untuk membuat bidan lebih berdaya.

“Yang pertama masalah edukasi. Lalu yang kedua masalah distribusi,” katanya.

Masalah edukasi, dikatakannya, terkait sebaran bidan. Agar bidan tidak kesulitan meningkatkan kompetensinya, karena lokasi yang jauh dan terpencil.

Kemudian masalah distribusi agar para bidan di lokasi terpencil tidak kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan dan alat kesehatan untuk menangani para pasiennya. "Aplikasi Bu Bidan ini kami buat untuk membantu bidan-bidan dalam melaksanakan tugasnya secara terintegrasi,” terangnya.

Baca Juga: Peserta Tes SKD PPPK Kota Semarang Gratis Swab Antigen, Ini Syaratnya 

Topic:

  • Bandot Arywono

Berita Terkini Lainnya