2. Curhatan jurnalis perempuan tidak banyak didengar orang

Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Uni yang juga Ketua Umum FJPI pada 2019, bersama bersama Southeast Asian Press Alliance (SEPA), FJPI membuat survei dengan narasumber 105 jurnalis perempuan, termasuk level manajer dan pemimpin redaksi. Dari survei tersebut menyatakan jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami teman-teman di newsroom masih sangat signifikan, terutama mereka yang bertugas di daerah dan hotspot area.

Sedihnya lagi, lanjut dia, dari pengakuan para jurnalis perempuan itu saat mereka curhat ke pemimpin redaksi laki-laki belum tentu didengar. Kemudian, curhat ke pemimpin redaksi atau manajer perempuan juga tidak didengar, apalagi kalau status mereka adalah koresponden atau bukan karyawan tetap.

Baca Juga: Kebhinekaan di Ruang Redaksi Harus Diperkaya

3. Jurnalis perempuan harus punya posisi tawar di redaksi

IDN Times/Galih Persiana

Untuk diketahui, menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami para jurnalis perempuan kepada orang lain bukan sesuatu hal yang mudah.

‘’Mengeluarkan unek-unek mereka sampai nangis, apalagi sudah disimpan begitu lama tidak diceritakan ke orang lain tentu sangat berat. Sebab, mereka takut dengan respons yang justru menyalahkan seperti, kamu aja yang memancing mereka untuk berbuat seperti itu. Sehingga, ketika akhirnya bisa diceritakan tentu sangat luar biasa,’’ katanya.

Sebuah keprihatinan apabila kejadian seperti itu masih terjadi dan dialami oleh jurnalis perempuan di organisasi maupun di kantor redaksi masing-masing.

‘’Saya prihatin karena tidak semua bisa mengalami seperti saya. Sebab, saya mendapatkan privilege plus juga saya ini galak sebagai perempuan. Nggak gampang. Namun, lagi-lagi nggak semua mengalami seperti itu,’’ tutur jurnalis perempuan yang pernah berkiprah di media cetak hingga televisi seperti Majalah Panji Masyarakat, TV7, dan ANTV itu.

4. IDN Times memiliki independensi redaksi dan menjunjung kesetaraan gender

Kantor IDN Media di Jakarta (IDN Times/Panji Galih Aksoro)

Pada kondisi seperti saat ini, jurnalis perempuan harus bisa punya posisi tawar. Yakni bagaimana membujuk kantor memberikan perhatian lebih kepada perempuan, tidak hanya soal kekerasan tapi fasilitas. Pengalaman itu juga dilakukan Uni Lubis saat menjadi Pemimpin Redaksi ANTV. Dia meminta CEO ANTV, Anindya Bakrie untuk menyediakan ruang laktasi dan nursery.

‘’Pada saat menghadiri APEC, Anin diminta mewakil Ibu Karen Agustiawan pada sesi tentang perempuan. Dia dikerubuti oleh perempuan bagaimana dia bisa memberikan affirmative action pada perempuan supaya mereka bisa menembus langit-langit kaca, karena banyak perusahaan yang tidak bisa men-support sehingga menghambat karirnya. Di situlah saya meyakinkan Anin, saya bilang jangan cuma omong aja, udah ikut ini harus diterapkan dong di perusahaan. Akhirnya, ANTV membuat ruang laktasi dan nursery di kantor,’’ jelasnya.

Tidak hanya di ANTV, posisi pemimpin perempuan di ruang redaksi juga memengaruhi kebijakan yang ada di sana.

‘’Saya pun saat hendak menerima tawaran di IDN Times, saya bernegosiasi kepada Winston (red: CEO IDN Media) bahwa pihak pertama harus menjamin independensi redaksi. Pemilik perusahaan tidak bisa mengintervensi kebijakan ruang redaksi. Ini yang namanya bargaining position,’’ tegasnya.

Sedangkan saat Uni di Rappler, penerapan kesetaraan gender juga bukan masalah. Kesadaran proteksi terhadap perempuan sudah menjadi DNA di sana. Kemudian, di IDN Times dari tujuh pilar di media tersebut sudah mencakup gender equality dan redefining beauty.

5. Millennial memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu perempuan

Jenny Jusuf dalam media visit film NKCTHI di kantor IDN Media. 18 Desember 2019. IDN Times/Panji Galih

Uni menuturkan, tim millennial sudah memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu perempuan di newsroom, sehingga dia tidak punya kesulitan.

‘’Yang saya lakukan cukup mengingatkan soal diksi dan saya membuat training penulisan tentang  , tentang peliputan perempuan, mengirim tim untuk belajar tentang isu perempuan. Kemudian, proteksi terhadap jurnalis perempuan yang pulang liputan diatas jam 9 malam harus naik taksi yang kredibel demi keamanan. Sedangkan, di kantor juga ada ruang laktasi, nursery room, jurnalis perempuan juga bisa cuti haid,’’ katanya.

Dia tak menampik pekerjaan rumah tersebut masih banyak lantaran tidak semua newsroom sudah menerapkan apa yang seharusnya. Bukan, kemudian perempuan lebih diperhatikan dalam semua hal, tapi lebih ke kesetaraan dan soal keselamatan, karena fisik mereka lebih lemah jadi perlu diproteksi.

"Kalau liputan demo pun SOP-nya tidak boleh sendiri,’’ tandasnya.

6. Kesetaraan gender dan keberagaman di ruang redaksi harus terus didengungkan

Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza pada diskusi dengan tema ‘’Perempuan di Ruang Redaksi : Dampak ke Pemberitaan dan Lingkungan Kerja’’ yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melalui daring, Kamis (3/12/2020). IDN Times/Anggun Puspitoningrum.

Pembicara lain, Co-Founder danChief Editor Konde.co, Luviana mengatakan, saat ini jurnalis perempuan di lingkungan kerja masih berupaya memperjuangkan kelas lain. Yaitu menulis tentang tuntutan upah layak, namun dirinya sendiri tidak mendapatkan itu.

‘’Sehingga, setiap hari mereka melihat peristiwa yang susah dipecahkan dan ya udah akhirnya menulis saja. Ini karena tidak ada kepastian hukum untuk perempuan di media,’’ katanya.

Kemudian, kekerasan di ruang redaksi perlu dicegah dengan keberagaman dan kesetaraan. Hal itu harus terus didengungkan.

‘’Misalnya, jika pemimpin redaksinya laki-laki, maka wakilnya harus perempuan. Jika ada lima dewan redaksi, jumlahnya harus seimbang antara laki-laki dan perempuan, dan sebagainya,’’ katanya.

Sementara, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza menuturkan, kebijakan yang berpihak pada perempuan sudah ada di ruang redaksi CNN Indonesia.

‘’Sepanjang saya bekerja di media mulai TV7, Trans7 hingga CNN Indonesia semua memberi uang bagi perempuan. Termasuk dalam memberikan cuti haid kepada para perempuan di redaksi,’’ katanya yang juga Sekjen AJI Indonesia itu.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Perempuan Naik 65 Persen, Suara Korban Jauh dari Publik