Sudah Wajar, Sanksi Teguran PDIP ke Ganjar Soal Siap Jadi Capres 2024
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wijayanto PhD menilai keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah hal yang wajar.
1. PDIP punya kewenangan untuk tegur Ganjar
Sanksi tersebut diberikan usai Ganjar membuat pernyataan siap menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.
‘’Kalau kita lihat dari sisi kepartaian dan karena negara kita menganut sistem pencalonan presiden itu dari rekomendasi partai politik, maka teguran kepada Ganjar Pranowo dari PDIP itu sangat wajar. Di sini PDIP punya kewenangan untuk menegur karena partai belum mendeklarasikan capres dan Ganjar masih kader partai,’’ ungkapnya saat dihubungi IDN Times, Selasa (25/10/2022).
Baca Juga: Pakar Politik Undip: PSI Cuma Dompleng Nama Ganjar Pranowo
2. Ganjar terkesan ambisius pengen nyapres
Editor’s picks
Dalam situasi tersebut, dosen program studi Ilmu Pemerintahan FISIP Undip itu juga mengingatkan tentang posisi Ganjar Pranowo di PDIP.
“Dan kita jangan lupa Ganjar dari Anggota DPR RI kemudian jadi Gubernur Jateng itu karena PDIP. Saat Ganjar jadi calon gubernur, warga Jateng, orang Semarang tidak pernah mendengar sepak terjangnya di daerah ini sebelumnya. Ganjar menang dan terpilih jadi Gubernur Jateng itu karena mesin partai PDIP. Jadi, kalau PDIP itu menegur ya wajar karena PDIP yang berkeringat memenangkan Ganjar,” jelasnya.
3. PDIP tidak ingin tergesa-gesa deklarasikan capres
Wija menilai, sikap Ganjar yang menyatakan siap menjadi capres pada Pemilu 2024 itu justru terkesan dan sangat terlihat ambisius. Sikap itu berlawanan dengan PDIP yang memiliki komunikasi politik bergaya Jawa.
‘’PDIP ini mengikuti komunikasi politik gaya Jawa. Mereka tidak ingin tergesa-gesa mendeklarasikan calon atau jagoannya. Dikeluarkannya nanti saja menjelang last minutes. Sama seperti waktu mengusung Jokowi dulu. Sehingga, pernyataan Ganjar yang bilang siap ini tidak sesuai dengan pakem komunikasi politik budaya Jawa,” ujar Director Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) itu.
Sementara itu, dalam konteks politik Indonesia pada PDIP terdapat politik dinasti dan kaderisasi partai yang belum kuat. Pada kondisi saat ini Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mempertimbangkan banyak hal, satu sisi ingin melanjutkan trah Soekarno melalui Puan Maharani, di sisi lain ada Ganjar Pranowo yang mempunyai elektabilitas tinggi.
Baca Juga: Ketua DPC PDIP Solo Dukung Gibran Maju Jateng 1