2. Satu orang disebut terpapar COVID-19

ilustrasi virus corona (IDN Times/Aditya Pratama)

Zainal dan Yogi juga menyebut, polisi mengintimidasi dan menghalang-halangi tugas Pengacara Publik LBH Yogyakarta yang akan memberikan bantuan hukum kepada warga yang ditangkap. Mereka berkata, polisi beralasan pendampingan hukum tidak bisa dilakukan lantaran sedang proses interogasi dan berdalih ada satu orang yang terpapar COVID-19.

"Namun ketika ditanya terkait informasi lebih lanjut, Kepolisian justru mengintimidasi dan mengusir pengacara publik LBH Yogyakarta. Pengacara juga mengalami kekerasan fisik berupa pukulan beberapa kali saat di lapangan. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945, Undang-undang (UU) Bantuan Hukum, Undang-undang (UU) Advokat, dan KUHAP." tulis Zainal dan Yogi.

Baca Juga: Adaptasi Mandiri ala Pedagang Bakso Menghindari Rayuan Maut

3. Tindakan represi untuk memancing pidana

Ilustrasi barisan polisi (twitter.com/AlissaWahid)

Pengukuran tanah tersebut dilakukan pada lahan milik warga yang telah setuju. Meski demikian, aksi kekerasan oleh polisi menurut Dosen sekaligus peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), I Gusti Agung Made Wardana tidak bisa dilepaskan dari proses pengkondisian iklim represi oleh aparat yang terjadi beberapa bulan terakhir dengan terus menerus memprovokasi warga Desa Wadas.

Pengkondisian iklim represi tersebut sudah umum digunakan agar ada warga terprovokasi sehingga bisa melakukan sebuah tindakan pidana.

"Di sinilah SLAPP (strategic litigation against public participation) akan digunakan untuk membungkam perlawanan. Bukti bahwa ada warga yang membawa senjata tajam dibesar-besarkan, sehingga menjadi syarat aparat mengambil tindakan represif. Jika penolakan warga masih kuat, maka kasus senjata tajam berubah menjadi proses pidana UU Darurat. Lihat kasus Budhi Tikam di Bangka-Belitung," unggah Agung Wardana dilansir akun Twitternya, @agungwarancak.

4. Tanah sebagai ruang hidup dan identitas

Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) memasang spanduk saat melakukan aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Sleman, D.I Yogyakarta, Kamis (6/1/2022) (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Agung menegaskan, konflik di Desa Wadas tidak hanya sekadar kepemilikan tanah yang bisa diselesaikan melalui “ganti untung”. Persoalan tersebut berurusan dengan penghidupan warga, baik pemilik tanah maupun bukan pemilik tanah, yang bersandar pada unit ruang tersebut.

"Jangan lupa Rezim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dipakai untuk merampas tanah warga juga bermasalah. Di sini, tanah hanya diartikan secara instrumental melekat pada pemiliknya sehingga nilainya pun sekadar dihargai hitung-hitungan berbasis NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)," imbuhnya yang juga disapa Igam.

Baginya, tanah adalah ruang hidup, tidak sekadar bernilai instrumental sebagai aset ekonomi, tapi penanda identitas. Tanah, lanjut Agung, juga bermakna religius-magis sebagai medium relasi sosial baik generasi sekarang dan lintas generasi (dulu-sekarang-mendatang) melalui pewarisan.

5. Konflik Wadas menjadi wajah negara

Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) melakukan aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Sleman, D.I Yogyakarta, Kamis (6/1/2022) (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Oleh karena itu, Agung menyatakan, pandangan kompleks atas tanah dan ruang hidup yang mengakar pada pengetahuan lokal, menjadi dasar mengapa sulit sekali warga melepaskan tanahnya meski untuk kepentingan umum.

"Sebentar, apa itu kepentingan umum? Kalau mau agak teoritis sedikit pakai Roscoe Pound, kepentingan umum merupakan kepentingan yang didefinisikan oleh negara. Oke, terus apa masalahnya? Masalahnya bagaimana kita mendefinisikan negara kita hari ini? Negara bukan institusi netral sebagaimana kontrak sosial mengonsepsikan fungsinya sebagai penyeimbang kepentingan yang beragam dan berkonflik dalam masyarakat. Negara adalah perwujudan dari salah satu kepentingan yang berkonflik tersebut," ungkap penerima fellowship dari Alexander Von Humboldt Foundation, Jerman itu.

Ia menerangkan, definisi kepentingan umum tersebut adalah kepentingan salah satu kelompok yang sudah berkonflik. Melalui label kepentingan umum, kepentingan tersebut mendapatkan legitimasi sehingga Siapa yang menolak dilabelkan sebagai orang yang egois karena tidak mau berkorban untuk kepentingan umum.

"Kasus Wadas menjadi pembuktian atas wajah negara ketika berhadapan dengan warganya yang menolak upaya penghancuran atas ruang hidup dan pengetahuan lokal mereka," pungkas Agung.

Baca Juga: Kisah Kekerasan pada Transpuan, Dianiaya Oknum Aparat Sampai Trauma