Badan Bank Tanah Kolaborasi Wujudkan Impian Rumah bagi MBR di Kendal
Ilustrasi rumah subsidi di Kendal. (IDN Times/Dhana Kencana)
Intinya Sih...
- Badan Bank Tanah (BBT) melakukan pilot project untuk 385 unit rumah di Desa Mergosari, Kendal, dalam upaya mengatasi backlog perumahan di Indonesia.
- Kolaborasi melibatkan Kementerian PUPR, PT BTN, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), BP Tapera, Pemkab Kendal, dan PT Asatu Realty Asri.
- BBT berperan penting dalam menyediakan tanah sebagai lokasi pembangunan rumah MBR dengan tarif pemanfaatan yang kompetitif.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kendal, IDN Times - Badan Bank Tanah (BBT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan persoalan ketersediaan rumah (backlog) di Indonesia. Mereka menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi penyediaan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Mergosari, Kabupaten Kendal, Selasa (23/7/2024).
1. Upaya mengatasi backlog
Penandatanganan MoU kolaborasi ekosistem perumahan nasional. (IDN Times/Dhana Kencana)Penandatanganan MoU tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), BP Tapera, Pemerintah Kabupaten Kendal, dan PT Asatu Realty Asri. Kolaborasi itu mencakup perencanaan, pembangunan, dan pembiayaan perumahan bagi MBR.
Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha BBT, Hakiki Sudrajat mengatakan, upaya tersebut wujud nyata komitmen lembaganya dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021.
"Kami ingin mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah untuk MBR serta bisa mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog) di Indonesia," katanya.
Baca Juga: Prospek Bisnis Perumahan di Jawa Tengah Menjanjikan
2. Bisa diterapkan di kabupaten/kota lain
Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha BBT, Hakiki Sudrajat. (Dok. Badan Bank Tanah)Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian PUPR menunjukkan, Indonesia masih membutuhkan 12,7 juta unit rumah untuk mencapai zero backlog. Melalui kolaborasi tersebut, BBT berperan penting dalam menyediakan tanah sebagai lokasi pembangunan rumah MBR dengan tarif pemanfaatan yang kompetitif.
"Masyarakat yang menghuni perumahan MBR tersebut bisa menaikkan status sertifikatnya menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun," ujar Hakiki, menekankan manfaat jangka panjang bagi penghuni.
Ia menyebutkan, kolaborasi serupa sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang kini telah memasuki tahap pembangunan dan pemasaran. Hingga akhir 2023, BBT memiliki aset persediaan tanah seluas 18.758 hektare (ha) yang telah dimanfaatkan untuk berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan Bandara VVIP IKN dan jalan tol IKN seksi 5B.
Hakiki berharap, pilot project di Kendal dapat diterapkan oleh kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.
Editor’s picks
"Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah layak bagi MBR dan membuka peluang bagi lebih banyak keluarga Indonesia untuk memiliki hunian yang terjangkau dan berkualitas. Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, impian memiliki rumah layak bagi MBR makin dekat untuk diwujudkan," aku Hakiki.
3. Berkonsep green building
Ilustrasi rumah subsidi di Kendal. (IDN Times/Dhana Kencana)Masih di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kendal, Sugiono mengaku, kolaborasi tersebut dapat membantu menurunkan backlog di daerahnya. Dari catatannya, di Kendal terdapat backlog 47.210 unit rumah, dengan target sasaran pekerja lepas dan swasta.
"Dengan harga standar Rp165,5 juta, rumah yang dibangun sudah memenuhi standar konstruksi green building pertama di Indonesia dan luas tanah yang memadai. Pendaftaran rumah untuk mereka yang MBR dilakukan secara selektif untuk memastikan hanya yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan rumah dan ber-KTP Kendal," ujarnya.
Sugiono menyatakan, BBT memberikan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan sertifikat akan diberikan kepada pemilik rumah setelah 10 tahun.
"Rumah ini siap huni, sudah lengkap sama dapur dan kompor, akan kita bantu. Apalagi dengan konsep green building. Apalagi di Kendal untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah free alias gratis untuk MBR," katanya.
4. Harga Rp5 juta sudah punya rumah
Selebaran brosur informasi rumah layak huni untuk MBR kolaborasi ekosistem perumahan nasional di Kendal. (IDN Times/Dhana Kencana)Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Asatu Realty Asri, Joko Santosa, sebagai pengembang (developer) proyek tersebut pembangunan rumah tersebut akan dikolaborasikan dengan kredit pembiayaan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
"Total untuk rumah ini cukup Rp5 juta sudah dapat kunci. Biaya-biaya lain seperti akad dan notaris akan ditanggung oleh developer," ucapnya.
Joko menerangkan, di lahan sekitar 4,2 hektare itu pihaknya menyediakan 385 unit rumah. Ia menargetkan pembangunan akan selesai selama tiga tahun, atau paling cepat akhir tahun 2025 sudah bisa ditempati oleh MBR.
Baca Juga: 5 Cara Memanfaatkan Kebun Rumah untuk Taman Bermain Kucing Kamu