Telan Rp78 M, Bantuan Program Jogo Tonggo Ganjar Tak Efektif di Jateng
Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo (Dok. Humas Pemprov Jateng)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Program Jogo Tonggo yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan pandemik virus corona (COVID-19) dianggap tak sesuai harapan. Sebab pelaksanaannya dinilai tak relevan dengan situasi yang ada.
1. Bantuan Jogo Tonggo baru akan didistribusikan di bulan Juni 2020
ANTARA/HO-FPKBHal itu diungkap Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah, Achmad Fadlun. Baginya program Jogo Tonggo tidak masuk akal dan tidak efektif.
"(Program Jogo Tonggo) makin tidak masuk akal. Program yang tidak time table tetap dieksekusi. Tentunya membuat anggaran yang disediakan menjadi semacam mubazir, hingga menjadikan program tidak efektif," jelasnya.
Fadlun mengungkapkan, dalam program tersebut terdapat bantuan kepada tiap desa di Jawa Tengah, senilai Rp10 juta. Bantuan itu berupa barang, seperti penyemprot, thermo gun, masker, baju cover all (APD), sepatu boot, dan cairan desinfektan. Penyaluran bantuan itu melalui dinas kesehatan di masing-masing kabupaten/kota, mulai 10 hingga 30 Juni 2020.
"Dengan situasi terkini, tentu program yang dijalankan itu malah jelas tidak bermanfaat, barang akan mubazir. Saya berkeyakinan akan menumpuk saja di desa," ujar pria yang juga merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng itu.
Baca Juga: Masih Zona Merah, Ganjar Gelar Salat Jumat Berjemaah di Semarang
2. Masyarakat desa lebih memerlukan recovery pendidikan dan ekonomi
Dok. Humas Pemprov JatengFadlun tak memungkiri jika anggaran untuk program Jogo Tonggo memang dikucurkan secara dadakan lantaran baru dimunculkan saat COVID-19 menyebar di Jateng.
"Meski dadakan dan bisa dimaklumi, tentunya anggaran yang ada harus benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan ada rasa keadilan bagi semua masyarakat," katanya.
Pria yang akrab disapa Gus Fadlun itu justru mempertanyakan untuk apa barang kesehatan tersebut baru akan disalurkan saat ini, karena sekarang sudah akan memasuki tahap normal baru new normal.
"Barang itu mestinya disalurkan pada bulan Maret atau April 2020 saat pandemik merebak. Hari ini yang dibutuhkan recovery ekonomi, modal dagang, sembako murah, hingga recovery pendidikan," katanya.
Editor’s picks
3. Tiap desa di Jawa Tengah mendapatkan bantuan Rp10 juta
Dok. Humas Pemprov JatengUntuk diketahui, program Jogo Tonggo yang dirintis Ganjar Pranowo mengalokasikan anggaran sekitar Rp78 miliar dari APBD Jawa Tengah. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk 7.809 desa -mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, dengan bantuan tiap-tiap desa Rp10 juta.
Fadlun menyatakan jika anggaran tersebut lebih bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha kecil demi keberlangsungan usaha masyarakat yang terdampak pandemik COVID-19.
Lebih lanjut ia berharap ada tim yang memeriksa sekaligus mengaudit program Jogo Tonggo, termasuk cara pengadaannya dan sebagainya. Sebab sejak awal DPRD Jawa Tengah, mulai dari pimpinan sampai anggota, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), bahkan di rapat Badan Musyararah (Bamus) sudah mengingatkan jika program yang ada harus tepat guna dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan rakyat Jateng.
"Jangan sampai kemudian ada program yang ngoyo woro (red: tidak realistis) dan mubazir. Kami (DPRD Jateng) juga selalu tanya soal jadwal realisasi program. Terus terang kami menyesal karena barang (bantuan Jogo Tonggo) ini sudah ada tetapi waktunya sudah tidak tepat," pungkasnya melansir Antara, Kamis (11/6).
4. Ada bantuan APD di program Jogo Tonggo untuk masyarakat desa
Dok. Fraksi PKS DPRD JatengSenada dengan Fadlun, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah, Riyono turut menyatakan jika program Jogo Tonggo tak efektif untuk saat ini dalam penanganan pandemik virus corona.
"Gak efektif sekarang, apalagi itu ada bantuan baju APD (red: Alat Pelindung Diri) untuk desa. Masyarakat desa sudah mandiri masing-masing dan mereka sudah sadar, dalam pencegahan COVID-19. Perkaranya adalah bantuan-bantuan (program Jogo Tonggo) itu sudah dibelanjakan," jelasnya kepada IDN Times, melalui sambungan telepon, Kamis (11/6).
Riyono menambahkan, bantuan APD untuk desa harusnya bisa dialihfungsikan untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa. Seperti digunakan untuk jaring pengaman usaha di desa, mencetak UKM-UKM baru, pengusaha-pengusaha kecil baru.
"Modali mereka untuk bisa hidup mencari uang saat pandemik ini. Sebab saat ini kebutuhan di desa bukan bantuan seperti itu, melainkan bantuan untuk penguatan ekonomi. Saya sudah keliling ke desa dan puskesmas, salah satunya di Desa Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Sekarang mereka sibuk mengurusi bantuan-bantuan untuk (penguatan ekonomi) masyarakat dibandingkan sibuk untuk mengurusi penanganan virus corona. Sebab mereka sudah jalan sendiri. Mereka menunggu bantuan (program Jogo Tonggo) sampai Mei 2020 tidak ada. Baru Juni 2020 ini didistribusikan," ungkapnya.
Ia mengaku sejak awal, ia telah mengusulkan adanya tim pengawas dalam Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tingkat provinsi Jawa Tengah. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.
Baca Juga: Ganjar Ngaku Kerepotan Menata Pasar dan Ponpes untuk New Normal