2. Pelantikan kepala daerah tidak boleh timbulkan kerumunan massa

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Bukan hanya dilarang, pihaknya juga menekankan bahwa pelantikan kepala daerah yang memicu kerumuman tidak diizinkan selama masa pandemik COVID-19. Karena itu, ia berharap kepada setiap paslon yang menang terpilih tidak perlu membuat pesta, tidak usah ada euforia para pendukungnya.

"Kita lakukan pengamanan ini, secara tegas dengan protokol kesehatan, hal ini mencegah klaster baru. Ini kan bagian terakhir dari Operasi Mantap Praja. Ini sudah kondusif sekali, tidak ada yang bersengketa, sudah selesai," ujar Luthfi.

3. Polisi akan amankan jalannya pelantikan kepala daerah seperlunya saja

Ilustrasi Kepolisian. (DN Times/Prayugo Utomo)

Menurutnya, sejauh ini tak ada kerawanan sehingga pengamanan dilakukan oleh masing-masing Polres, hingga pengamanan acara pelantikan kepala daerah besok.

"Di Jateng tidak ada yang fluktuatif jadi seperlunya saja. Tidak ada kerawanan, Tidak ada euforia, tidak ada destruktif pengerahan massa. Cukup Polres masing-masing. Tidak ada backup kesatuan," jelasnya.

Seperti diketahui, dari 21 bupati dan walikota terpilih di Pilkada serentak Jateng, terdapat 17 paslon yang akan dilantik Jumat besok. Yaitu, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Solo, Pemalang, Kendal, Rembang, Blora, Wonosobo, Wonogiri, Kebumen, Purbalingga, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Purworejo, dan Semarang.

Sedangkan sisanya ada empat kepala daerah yang belum bisa dilantik karena masa jabatannya habis setelah 17 Februari. Masing-masing paslon Kabupaten Grobogan yang baru habis masa jabatannya Maret 2021, Demak dan Sragen pada 4 Mei 2021, dan Kabupaten Pekalongan pada 27 Juni 2021.

Baca Juga: Kenaikan Pasien Meninggal COVID-19 di Jateng Tertinggi Nasional