Identitas Kependudukan Digital Dioperasikan di Jateng, Diklaim Ngirit Biaya Rp30 M
Seorang warga Gunungpati Semarang saat menjajal aplikasi IKD untuk mengecek data e-KTP dan TPS untuk pemilu 2024. (IDN Times/Fariz Fardianto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Dinas Kependudukan Pemberdayaan Desa dan Pencatatan Sipil (Dispermadescapil) Jawa Tengah mulai menerapkan aplikasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara bertahap untuk mengganti fungsi e-KTP.
1. Aplikasi IKD bisa dipakai naik pesawat
ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaPelaksana Harian Kepala Dispermadescapil Jateng, Nur Kholis mengatakan, penggunaan layanan IKD mulai difungsikan oleh layanan sejak November 2022 sebagai langkah mempersiapkan layanan administrasi berbasis digital.
Menurut Kholis, layanan IKD tahun ini mulai digunakan secara masif untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus identitas kependudukannya.
“Dengan menggunakan IKD, masyarakat akan mendapat kemudahan saat mengakses data kependudukan. Salah satunya bisa digunakan untuk bording pesawat, sudah saya coba juga. Lalu dengan IKD ke depan juga terkoneksi dengan fasilitas data milik rumah sakit, perbankan dan lembaga lainnya yang membutuhkan data kependudukan yang akurat," kata Kholis kepada IDN Times, Selasa (21/2/2023).
Baca Juga: Penghayat Sebut Sesajen Jadi Tradisi untuk Dekatkan Diri kepada Tuhan
2. Bisa mengakses KK sekaligus DPT Pemilu 2024
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Ia menyebutkan, pengunaan IKD merupakan terobosan era digitalisasi. Dengan aktivasi layanan ini, warga cukup memiliki ponsel Android, dan bisa mengakses data Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) digital, NPWP, jejak vaksinasi COVID-19, informasi kepemilikan kendaraan, informasi BKN serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024.
Dengan IKD diharapkan nantinya akses ke pelayanan publik lebih mudah. Tidak perlu fotokopi cukup dengan scan kode batang (barcode).
Editor’s picks
"Komplit harapannya data kependudukan ada di handphone, pelayanan ada di situ, pindah (tempat tinggal) di situ," imbuhnya.
3. Ditargetkan 6 juta warga Jateng beralih ke layanan IKD
Ilustrasi KTP Elektronik atau E-KTP (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Ia menjelaskan, keberadaan IKD juga dimaksudkan untuk mempercepat proses verifikasi data e-KTP untuk kebutuhan Pemilu 2024.
Lebih lanjut, ditawarkan penawaran dari total 28 juta warga Jateng, sekitar 25 persen atau 6 juta orang bisa beralih menggunakan aplikasi IKD saat menjelang Pemilu.
“Target kita setelah diluncurkan pemerintah pusat bulan ini, IKD bisa dipakai 25 persen warga Jateng atau sekitar 6 juta orang sampai akhir Desember 2023. Karena layanan ini bisa mempercepat proses administrasi kependudukan, memberi kemudahan dan sangat efisien,” akunya.
4. Dianggap bisa ngirit biaya pembuatan blangko e-KTP sampai Rp30 miliar
ANTARA FOTO/SenoDi samping itu, diakuinya, dengan adanya layanan IKD ikut mengurangi penggunaan APBD Jateng. Musababnya, selain bisa mengurangi pemakaian blangko e-KTP, dengan menggunakan aplikasi IKD, petugas Disdukcapil di tiap kabupaten/kota tidak perlu lagi memakai printer dan komponen lain yang berkaitan dengan pemutaran e-KTP.
“Misalnya harga satu blangko e-KTP itu Rp10 ribu, nah kalau 6 juta warga beralih pakai IKD, perkiraan kita bisa memangkas anggaran belanja untuk blangko sampai Rp30 miliar. Belum lagi komponen lainnya seperti printer dan alat rekam data lainnya. Tentunya dengan memakai IKD sangat irit dan efisien," katanya.
Soal kerawanan kebocoran data kependudukan, Kholis beralasan nantinya selalu ada update keamanan yang dilakukan Kemendagri yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Baca Juga: Blanko e-KTP Mahal, Kemendagri Ingin Buat KTP Digital
