Semarang, IDN Times - Partai Buruh yang terdiri dari 11 elemen besar organisasi perburuhan Indonesia bakal menyodorkan langsung kontrak politik kepada bakal calon presiden (bacapres) koalisi PDIP-PPP, Ganjar-Mahfud dan bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto. 

Partai besutan Said Iqbal tersebut mengungkapkan bacapres yang berani meneken perjanjian dalam kontrak politik itu akan didukung total selama kontestasi Pilpres 2024 mendatang. 

Salah satu klausul kontrak politik yang harus diteken Ganjar maupun Prabowo ialah perjanjian mencabut UU Cipta Kerja atau kerap disebut Omnibus Law. 

"Kita haram berkoalisi dengan partai politik pro Omnibus Law. Karena kita dilahirkan untuk membatalkan UU Omnibus Law. Kita minta kepada para calon presiden ini untuk menaikan upah layak, menghapuskan Undang-Undang Cipta Kerja, menghapus aturan outsourcing, tidak boleh ada kriminalisasi bagi aktivis, tidak boleh ada tanah dirampas, land reform, kedaulatan pangan, buruh perempuan harus dilindungi. Itu kontrak politik akan berisi itu," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal ketika ditemui di sela kegiatan pembekalan para bakal caleg Partai Buruh Jawa Tengah, di Hotel Siliwangi Semarang, Sabtu (21/10/2023). 

Iqbal berkata pilihan paling logis untuk memberikan dukungan kini hanya tertuju pada Ganjar-Mahfud dan Prabowo. Prabowo sendiri kemungkinan besar berpasangan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 

Untuk melihat kapasitas masing-masing, Iqbal sudah menjadwalkan pertemuan dengan Ganjar. 

Semula jadwal pertemuan elite Partai Buruh dengan Ganjar sudah dilakukan tanggal 16 Oktober 2023, bersamaan dengan acara seminar yang dihadiri perwakilan Partai Buruh Norwegia, Partai Buruh Australia, dan Partai Buruh Brasil. 

Namun pertemuan dengan Ganjar diundur karena terkendala pada proses pembuatan visa. 

"Nah, sekarang udah masuk konvensi. Sebenarnya 16 Oktober yang lalu sudah kita undang Pak Ganjar. Dan pak Ganjar sudah bersedia. Tapi ketika kita sondingkan dengan seminar internasional Partai Buruh Brazil, Partai Buruh Norwegia dan Partai Buruh Australia, yang tadinya bisa hadir tapi ada perbuatan visa yang telat maka minta online. Tapi kalau online kan gak sopan masak capres online. Maka jadwalnya masih diatur oleh bung Gani (Ketum KSPSI Andi Gani Nena Wea)," ungkap Iqbal. 

Selanjutnya, Prabowo juga akan disodori kontrak politik yang sama dengan Ganjar. Petinggi Partai Buruh, katanya sudah menjalin komunikasi dengan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani untuk membahas negosiasi. 

Pertemuan Petinggi Partai Buruh dengan Prabowo akan dilakukan sebelum pendaftaran capres atau bisa juga setelah masa pendaftaran capres. 

"Kemudian dengan Pak Prabowo sudah ada komunikasi dengan Sekjen Ahmad Muzani. Sekarang tinggal menentukan waktu. Baik dalam masa pendaftaran atau setelah pendaftaran juga tidak masalah. Soalnya Partai Buruh kontrak politiknya dengan orangnya bukan dengan partai koalisinya," terangnya. 

Soal komunikasi dengan bacapres koalisi perubahan Anies Baswedan, Iqbal menegaskan sudah tertutup. Ia menganggap Anies tidak pantas dijadikan seorang pemimpin bangsa karena memiliki tabiat meninggalkan kawan seiring sejalan. 

Terlebih lagi, kubu Anies melalui Sudirman Said berniat memecah-belah KSPI dan FSPMI yang selama ini menjadi dua organ buruh terbesar di Partai Buruh. 

"Buruh menganggap meninggalkan kawan seiring sejalan seperti menusuk itu tabiat tidak baik untuk dicalonkan sebagai pemimpin tertinggi. Anies tereliminasi karena Sudirman Said tim suksesnya mengobok-obok KPSI dan FSPMI, salah satu faksi paling kuat di Partai Buruh," tegasnya. 

Baca Juga: Tatap Pemilu 2024, Partai Buruh Bidik Perolehan Suara Segini di Jateng