Pilkada Jateng 2020, Honor Tiap PPS dan PPK Hingga Rp 1,8 Juta
(IDN Times/Imam Rosidin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Menjelang kontestasi Pilkada serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah sedang bersiap merekrut para Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 21 kabupaten/kota.
1. Tiap PPS dan PPK dapat honor beda-beda sesuai kemampuan kabupaten/kota
IDN Times/Arief RahmatPaulus Widyantoro, Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jateng menyatakan, gaji para petugas add hoc macam PPK dan PPS bakal disesuaikan dengan kemampuan 21 daerah peserta Pilkada serentak.
"Besaran honornya beda-beda tiap daerah. Ada yang dapat honor Rp1,4 juta sampai Rp1,8 juta. Masa kerjanya PPK PPS itu 10 bulan, sedangkan kalau KPPS hanya sebulan kerja," ujar Paulus kepada IDN Times, Selasa (17/12).
Baca Juga: Profil Kabupaten Blora di Jateng, Peserta Pilkada Tahun 2020
2. Petugas akan dicek ulang riwayat kesehatannya
(Ilustrasi) IDN Times/Imam RosidinWarga yang bisa jadi petugas add hoc, kata Paulus harus memenuhi syarat usia maksimal 60 tahun dan minimal berusia 17 tahun.
"Di aturan PKPU kan ada syarat maksimal warga yang boleh jadi PPS dan PPK berusia 60 tahun dan usia minimalnya 17 tahun," katanya.
Editor’s picks
Pihaknya memastikan rekrutmen PPS dan PPS bakal dikerjakan serentak awal Januari 2020. Kuotanya lima orang untuk satu kecamatan dan satu orang untuk wilayah desa.
"Yang jelas staminanya harus prima karena harus kuat lembur sampai pagi hari," katanya.
Pihaknya menekankan untuk mengantisipasi kejadian meninggalnya para petugas seperti Pilpres 2019, di tahun 2020 nanti setiap petugas akan dicek ulang riwayat kesehatannya.
Untuk itu, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten/kota. Termasuk mencermati riwayat penyakit tahunan yang diidap tiap petugas.
"Riwayat kesehatan tiap PPS PPK akan dicek ulang dengan Dinkes," tambahnya.
Baca Juga: Usut Kematian KPPS, Ombudsman Desak Polisi Segera Autopsi Ulang
3. Beban kerja petugas diklaim akan berkurang
IDN Times/Fariz FardiantoMeski begitu, ia mengklaim beban kerja saat Pilkada 2020 tak akan seberat saat Pilpres kemarin. Ia mengaku dengan hanya satu kertas suara, diperkirakan nantinya beban kerja petugas bakal berkurang 40 persen.
"Saya pikir bebannya akan berkurang 40 persen dibandingkan 2019 kemarin," terangnya.
Ia menambahkan semua daerah sudah meneken NPHD untuk penganggaran pelaksanaan Pilkada. Ia bilang pengesahan NPHD tak ada yang molor. Komunikasi saat ini sedang dibangun dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan elite parpol untuk menyukseskan Pilkada 2020.
Baca Juga: Pilkada di Jateng, PDIP Isyaratkan Bakal Koalisi dengan Gerindra
