Rektor Untag Kritik Nadiem Makarim, Sebut Kuliah Online Tidak Efektif
Nadiem Makarim, Mendikbud (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Prof Suparno mengatakan sistem perkuliahan online yang diberlakukan oleh Mendikbud Nadiem Makarim saat ini tidak efektif untuk diberikan bagi para mahasiswa yang terdampak pandemik virus Corona (COVID-19).
1. Banyak mahasiswa Untag yang sekarang mudik ke Indonesia timur
Pixabay/fancycrave1Menurutnya, tak semua mahasiswa bisa leluasa mendapat akses internet yang mumpuni untuk menerapkan kuliah online. Terlebih lagi saat ini banyak mahasiswanya yang memilih pulang ke daerahnya masing-masing karena proses perkuliahan berhenti total.
"Kuliah daring tidak efektif karena banyak mahasiswa yang pulang ke Indonesia timur. Terutama ke NTT, Papua dan Maluku. Mereka tidak semuanya bisa mengakses kuliah daring," kata Suparno saat memaparkan temuannya dalam diskusi via Zoom bertajuk Dampak Pandemik COVID-19 pada Perempuan dan Anak, Jumat (5/6).
Baca Juga: Untag Semarang Buka Prodi Kepercayaan kepada Tuhan YME, Minat Daftar?
2. Layanan administrasi di Untag terhambat
Unsplash.com/Mr.Autthaporn PradidpongEditor’s picks
Suparno menyampaikan kampusnya juga masih terbatas menganggarkan intensif untuk mahasiswa yang terkena dampak COVID-19. Efek lainnya yang dirasakannya membuat proses pelayanan administrasi di kampus Untag Bendan Ngisor Gajahmungkur, kini juga terhambat.
"Sekarang ini banyak agenda pelayanan yang telat karena ada virus Corona. Layanan publik di kampus jadi terganggu," bebernya.
3. Kemendikbud dianggap tidak serius mengatasi masalah selama COVID-19
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Dok.IDN Times/Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)Ia menyayangkan upaya Kemendikbud yang terkesan tidak serius dalam mengatasi segala persoalan di masa pandemik.
Menurutnya saat ini tidak ada kesinkronan koordinasi antara Mendikbud dengan kepala dinas di daerah. Akibatnya kebijakan yang dijalankan tidak bisa maksimal.
"Harusnya Mendikbud menunjuk langsung utusan di daerah yang khusus bicara mengenai turunan kebijakannya. Kalau sekarang terkesan informasinya terputus di tengah jalan. Kepala dinas hanya bisa menangkap informasi separuh saja," urainya.
Baca Juga: Mahasiswa di Kudus Galau, Kuliah Online Terkendala Jaringan Internet
