2 Daerah di Solo Masuk Radar Pengentasan Kawasan Kumuh, Target 2026
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surakata, IDN Times - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menargetkan Kota Surakarta masuk dalam katagori zero (bebas) dari kawasan kumuh pada tahun 2026.
1. Dua kelurahan masuk radar zero kawasan kumuh
Gibran mengatakan, saat ini pihaknya berfokus pada pengentasan kawasan kumuh di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo. Tepatnya di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Mojo. Dua wilayah tersebut dinilai mendominasi angka kawasan kumuh di Kota Solo.
"Ini komitmen awal kita untuk mengurangi kawasan kumuh di Solo. Kita fokusnya di Semanggi sama Mojo sementara. Alhamdulilah dapat CSR dari PT SMF sebanyak 47 rumah dan dari Shopee 137 rumah, semoga segera selesai semua," kata disela-sela ground breaking rumah CSR dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam Program Penanganan Permukiman di Kawasan Kumuh Semanggi bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendy, Selasa (25/1/2022).
Program pengentasan kawasan kumuh tersebut, menurut Gibran, ikut mengurangi masalah lain di Kota Solo. Antara lain soal stunting (kerdil), air bersih, dan drainase.
"Nanti PR-nya drainase dan air bersih. Terbesar memang di Mojo dan Semanggi, untuk titik lain kecil-kecil akan kita intervensi melalui RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)," jelasnya.
Baca Juga: Kasus Omicron Menyebar, Gibran Minta Warga Hati-hati
2. Kawasan kumuh di Solo diklaim berkurang
Editor’s picks
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Surakarta, Taufan Basuki mengatakan, program Penanganan Permukiman di Kawasan Kumuh tersebut diklaim mampu mengurangi sekitar 60 persen dari 35 hektar kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Semanggi.
"Paling tidak 2026 itu sudah zero kawasan kumuh. Tahun (2022) ini (ditarget) berkurang sekitar 60 persen dari 35 hektar di kawasan Semanggi. Lalu nanti 2024, sudah hampir 78 persen target yang dapat kita selesaikan," jelasnya.
Pihaknya berharap banyak bantuan yang diberikan juga sekaligus bisa membantu penataan kota di Kota Solo.
3. Angka kemiskinan nasional turun
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaiakn, angka kemiskinan di Indonesia pada 2021 turun 0,4 persen, dari sebelumnya diangka 10 persen menjadi 9,6 persen. Ia menyebut, pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kemiskinan dan permukiman di berbagai daerah.
"Karena masalah kemiskinan dan permukiman itu urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kewenangan maupun tanggung jawabnya. Jadi kalau pemerintah daerah punya inisiatif punya kemauan politik yang baik untuk menangani wilayah miskin di tempatnya, maka pemerintah pusat akan memfasilitasinya," kata Muhadjir.
Baca Juga: Sejarah Marmer Masjid Sheikh Zayed Solo: Dari Sekitar Pegunungan Alpen