1500 Kursi di 36 SD Semarang Sepi Pendaftar, SPMB Gelombang 2 Dibuka
Intinya sih...
Banyak kursi kosong di SD negeri Semarang karena kurangnya pendaftar
Warga "boro" tidak bisa mendaftar karena persoalan administrasi, seperti KK luar kota
SPMB gelombang kedua tetap online, verifikasi manual, dan ada opsi merger sekolah jika masih sepi murid
Semarang, IDN Times -Di tengah upaya pemerataan pendidikan dasar, Dinas Pendidikan Kota Semarang menghadapi tantangan serius, yaitu masih banyak sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan murid. Hingga penutupan gelombang pertama Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Sabtu (14/6/2025), lebih dari 1.500 kursi SD negeri di Kota Semarang belum terisi.
Situasi itu memunculkan kekhawatiran soal efisiensi pengelolaan sumber daya pendidikan, serta akses pendidikan dasar yang inklusif bagi seluruh anak usia sekolah di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang menyiapkan penyelenggaraan SPMB gelombang kedua untuk jenjang SD, yang akan digelar antara akhir Juni hingga awal Juli 2025.
1. Banyak kursi kosong, warga "boro" tidak bisa mendaftar
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto menjelaskan, dari 36 SD negeri yang tersedia, beberapa masih memiliki kursi kosong karena belum terpenuhinya kuota siswa baru.
“Hingga penutupan SPMB gelombang pertama, total kuota SD negeri mencapai 14.476 kursi. Namun yang mendaftar baru 12.925 siswa. Artinya, masih ada lebih dari seribu kursi kosong,” katanya.
Salah satu penyebab utama rendahnya jumlah pendaftar, kata Bambang, adalah persoalan dokumen administrasi, khususnya kartu keluarga (KK). Banyak warga "boro"--warga luar daerah yang tinggal di Semarang karena alasan pekerjaan atau ekonomi--tidak bisa mendaftarkan anaknya ke SD negeri karena masih ber-KK luar kota.
“Berbeda dengan jenjang SMP yang memiliki jalur prestasi dan bisa menampung warga luar kota, di SD belum ada jalur tersebut. Akibatnya, anak-anak warga ‘boro’ tak bisa ikut SPMB,” jelasnya.
Padahal, menurut Bambang, wilayah-wilayah padat penduduk seperti Simpang Lima dan Peterongan dihuni cukup banyak warga "boro" yang tinggal permanen namun belum memperbarui dokumen kependudukan mereka ke Kota Semarang.
2. SPMB tetap online dan verifikasi masih manual
SPMB gelombang kedua akan tetap menggunakan sistem pendaftaran online, sementara verifikasi data atau mutasi berkas dilakukan secara langsung di Posko SPMB. Disdik saat ini tengah menggodok perubahan regulasi dalam bentuk revisi Peraturan Wali Kota (Perwal) Semarang dan petunjuk teknis (juknis) untuk bisa melaksanakan SPMB tambahan ini secara legal dan tepat sasaran.
“Kami sudah mempersiapkan perubahan Perwal dan juknis agar SPMB gelombang 2 ini bisa segera dilaksanakan. Targetnya akhir Juni atau awal Juli sudah bisa dimulai,” aku Bambang dilansir Antara.
3. Jika masih sepi ada opsi merger sekolah
Bambang juga menegaskan, jika setelah gelombang kedua masih banyak sekolah yang belum mendapatkan cukup murid, opsi penggabungan (merger) sekolah akan dipertimbangkan. Hal ini dinilai perlu agar sumber daya manusia (SDM) seperti guru dan tenaga kependidikan bisa dimanfaatkan secara efisien.
“Kami akan evaluasi. Kalau masih ada sekolah yang kosong muridnya, akan dirancang merger. Ini untuk efisiensi, supaya tenaga pengajar tidak mubazir,” katanya.