208 Auditor BPK Jateng Mulai Periksa Kinerja Program Ketahanan Pangan

21 Okt 2025, 14:59 WIB

Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi Rahmatullah memaparkan pola pengawasan pada pengelolaan keuangan daerah. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Intinya sih...

Ratusan auditor BPK Jateng periksa program ketahanan pangan
Program MBG akan diperiksa tahun depan
RSUD Margono dan RSUD Moewardi juga sedang diperiksa

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Ratusan petugas auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah selama semester II 2025 mulai mengerjakan proses pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran untuk program ketahanan pangan. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh pada 24 entitas alias ditujukan pada 24 titik lokasi pemeriksaan.

1. Ratusan auditor bergerak periksa program ketahanan pangan

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama Sekda Jateng Sumarno dan Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi Rahmatullah menggelar pertemuan untuk membahas audit keuangan daerah Pemprov Jateng. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Kepala Perwakilan BPK Jateng, Ahmad Luthfi Rahmatullah menuturkan jumlah auditor yang memeriksa kinerja program ketahanan pangan sekitar 205-208 petugas. Selain itu juga melibatkan 180 petugas teknis yang disebar di tiap kabupaten/kota.

"Pada semester dua kami lakukan pemeriksaan yang pertama mengenai kinerja ketahanan pangan. Jadi seluruh BPK perwakilan provinsi termasuk Jawa Tengah melakukan pemeriksaan tematik nasional yaitu ketahanan pangan. Maka kerja BPK salah satunya dari kita akan evaluasi program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah. Ini melibatkan 180 orang. Tim auditor ada 205-208 orang. Kami melakukan pemeriksaan 24 entitas," ungkap Luthfi saat media gathering bersama tim media BPK Jateng di Kafe Kopi O Jalan Sisingamangaraja Semarang, Selasa (21/10/2025).

2. Program MBG akan diperiksa tahun depan

Penampakan Gedung BPK Jateng. IDN Times/Fariz Fardianto

Kinerja program ketahanan pangan yang sedang diperiksa dan diawasi BPK ditujukan pada pelaksanaan di masing-masing kabupaten/kota.

Hal ini, menurutnya juga ditujukan pada pelaksanaan ketahanan pangan di tingkat pusat sampai daerah untuk dicermati apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak.

Namun begitu di bulan ini masih memasuki tahap pengawasan pada program tersebut. "Kita dalam tahap pengawasan, belum bisa memberikan kesimpulan," ujarnya.

Mengenai apakah pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) juga menjadi fokus pemeriksaan BPK Jateng, pihaknya menekankan proses pemeriksaan kemungkinan dilakukan tahun depan.

"Ketahanan pangan dan MBG dua hal berbeda. Mungkin di tahun 2026 (MBG) akan jadi program," tuturnya.

3. RSUD Margono dan RSUD Moewardi juga sedang diperiksa

Suasana kantor BPK Jateng. IDN Times/Fariz Fardianto

Lebih jauh lagi, ia berkata pihaknya menjelang akhir tahun ini juga memeriksa tingkat efektivitas penanggulangan TBC di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang menjadi titik penanggulangan TBC mengingat sebaran penyakit tersebut relatif tinggim

"Kami juga lakukan pemeriksaan kinerja bagaimana upaya pemda seberapa efektivitas menangani penanggulangan TBC. Yang kami pilih Kabupaten Magelang," paparnya.

Selain itu, ada pula pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang menyasar pada 20 entitas lainnya. Pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu yakni pemeriksaan Pajak Asli Daerah (PAD), manajemen aset terutama pengelolaan tata usaha, pemanfaatan pegadaan barang dan belanja daerah.

Pihaknya pun juga memeriksa empat RSUD yang terdiri dua RSUD Provinsi dan dua rumah sakit swasta.

"Dua rumah sakit daerah provinsi ialah RSUD dr Moewardi dan RSUD Margono. Rumah sakit ini kan bagian layanan umum daerah. Badan usahanya proses bisnisnya dengan BPJS kesehatan. Kami akan lihat apakah hasil tersebut lebih banyak pelayanan kesehatan umum atau layanan BPJS," terangnya.