3 Rekomendasi IAPA untuk Pemerintah, dari Etika hingga Meritokrasi
IAPA mendorong penguatan etika administrasi, kebijakan berbasis bukti, serta tata kelola digital dan AI yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan melindungi hak masyarakat.
Perguruan tinggi dinilai perlu menjadi mitra strategis pemerintah melalui riset, pengembangan kapasitas aparatur, serta keterlibatan akademisi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik.
IAPA menekankan evaluasi kebijakan berbasis masukan publik dan penguatan sistem merit agar jabatan publik diisi secara objektif oleh aparatur berkompetensi, berintegritas, dan berkinerja sesuai kebutuhan.
PURWOKERTO, IDN TIMES – Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Prof. Eko Prasojo, mendorong pemerintah memperkuat etika, meritokrasi, dan kebijakan berbasis bukti untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan kepada IDN Times, Kamis (22/10/2026) dalam rangkaian IAPA Annual Conference 2026 yang berkolaborasi dengan International Conference on Political, Humanities, and Social Sciences (ICPSH) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada Oktober 2026.
Dalam forum tersebut, Dewan Pengurus Pusat Indonesian Association for Public Administration (DPP IAPA) merumuskan lima agenda strategis, yakni penguatan etika administrasi publik, kebijakan berbasis bukti, tata kelola digital dan kecerdasan artifisial (AI), meritokrasi, serta penguatan ekosistem pendidikan tinggi.
1. Eko Prasojo soroti pelanggaran etika dan pentingnya kebijakan berbasis bukti
Prof. Eko Prasojo menegaskan pentingnya penguatan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelanggaran etika, korupsi, dan konflik kepentingan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, Kamis (22/10/2026).(IDN Times/Visualisasi) Prof. Eko Prasojo menilai etika harus menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyoroti berbagai persoalan pelanggaran etika, termasuk korupsi dan konflik kepentingan, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Menurutnya, penguatan etika tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan perhatian masyarakat luas.
Selain itu, Eko menekankan pentingnya penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Pemerintah perlu menyusun kebijakan dengan mempertimbangkan data yang kredibel, hasil penelitian, teori, serta praktik baik dari negara lain.
“Jadi kebijakan itu tidak datang tiba-tiba by feeling atau by dreaming, tapi berdasarkan suatu evidence,” ujar Eko.
Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan memiliki sasaran terukur, efektif dalam menyelesaikan persoalan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
IAPA juga mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemanfaatan teknologi digital serta kecerdasan artifisial perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan, dengan tetap memperhatikan prinsip etika dan perlindungan hak masyarakat.
2. IAPA dorong perguruan tinggi menjadi mitra strategis pemerintah
Prof. Eko Prasojo menekankan bahwa pendidikan tinggi tidak cukup hanya mentransfer ilmu, tetapi juga harus membentuk karakter, integritas, dan tanggung jawab lulusan, Kamis (22/10/2026).(IDN Times/Cokie Sutrisno) Eko Prasojo menilai hubungan antara dunia akademik dan pemerintahan bersifat timbal balik. Perguruan tinggi berperan menghasilkan riset dan sumber daya manusia berkualitas, sementara lingkungan pemerintahan turut menentukan bagaimana pengetahuan dan nilai akademik diterapkan dalam praktik.
Menurutnya, pendidikan tinggi tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga harus membentuk karakter, integritas, dan tanggung jawab lulusan.
Karena itu, kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah perlu diperkuat melalui penelitian, pengembangan kapasitas aparatur, serta keterlibatan akademisi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik.
DPP IAPA menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah melalui pemberian masukan dan rekomendasi kebijakan yang independen, konstruktif, serta berbasis bukti ilmiah.
IAPA berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, dan komunitas profesional dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Melalui lima agenda strategis yang dirumuskan, IAPA mendorong pemerintahan Indonesia yang berintegritas, profesional, transparan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
3. Slamet Rosyadi dorong evaluasi kebijakan dan penguatan sistem merit
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed, Prof. Dr. Slamet Rosyadi (batik kiri) sebutevaluasi kebijakan bukan berarti menentang program pemerintah, Kamis (22/10/2026).(IDN Times/Cokie Sutrisno ) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed, Prof. Dr. Slamet Rosyadi menegaskan pentingnya memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Menurut Slamet, evaluasi kebijakan bukan berarti menentang program pemerintah. Evaluasi justru diperlukan untuk memastikan persoalan yang hendak diselesaikan telah diidentifikasi dengan tepat dan solusi yang ditawarkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi yang perlu dilihat dari aspek pelaksanaan, ketepatan mekanisme, serta manfaatnya bagi publik.
Slamet menilai pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan masukan dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan.
Ia juga menyoroti penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan publik. Menurutnya, mekanisme berbasis kompetensi perlu diperkuat agar penempatan pejabat di kementerian dan pemerintah daerah berlangsung secara objektif.
Sebagai konteks, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Regulasi ini menjadi salah satu landasan dalam memperkuat penempatan dan pengembangan aparatur berdasarkan prinsip merit.
Sistem merit diharapkan dapat memastikan jabatan diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja sesuai kebutuhan organisasi.
