3 Rekomendasi IAPA untuk Pemerintah, dari Etika hingga Meritokrasi

Prof. Eko Prasojo menilai etika harus menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyoroti berbagai persoalan pelanggaran etika, termasuk korupsi dan konflik kepentingan, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Menurutnya, penguatan etika tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan perhatian masyarakat luas.

Selain itu, Eko menekankan pentingnya penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Pemerintah perlu menyusun kebijakan dengan mempertimbangkan data yang kredibel, hasil penelitian, teori, serta praktik baik dari negara lain.

“Jadi kebijakan itu tidak datang tiba-tiba by feeling atau by dreaming, tapi berdasarkan suatu evidence,” ujar Eko.

Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan memiliki sasaran terukur, efektif dalam menyelesaikan persoalan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

IAPA juga mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemanfaatan teknologi digital serta kecerdasan artifisial perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan, dengan tetap memperhatikan prinsip etika dan perlindungan hak masyarakat.

Eko Prasojo menilai hubungan antara dunia akademik dan pemerintahan bersifat timbal balik. Perguruan tinggi berperan menghasilkan riset dan sumber daya manusia berkualitas, sementara lingkungan pemerintahan turut menentukan bagaimana pengetahuan dan nilai akademik diterapkan dalam praktik.

Menurutnya, pendidikan tinggi tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga harus membentuk karakter, integritas, dan tanggung jawab lulusan.

Karena itu, kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah perlu diperkuat melalui penelitian, pengembangan kapasitas aparatur, serta keterlibatan akademisi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik.

DPP IAPA menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah melalui pemberian masukan dan rekomendasi kebijakan yang independen, konstruktif, serta berbasis bukti ilmiah.

IAPA berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, dan komunitas profesional dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

Melalui lima agenda strategis yang dirumuskan, IAPA mendorong pemerintahan Indonesia yang berintegritas, profesional, transparan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed, Prof. Dr. Slamet Rosyadi menegaskan pentingnya memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut Slamet, evaluasi kebijakan bukan berarti menentang program pemerintah. Evaluasi justru diperlukan untuk memastikan persoalan yang hendak diselesaikan telah diidentifikasi dengan tepat dan solusi yang ditawarkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi yang perlu dilihat dari aspek pelaksanaan, ketepatan mekanisme, serta manfaatnya bagi publik.

Slamet menilai pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan masukan dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan.

Ia juga menyoroti penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan publik. Menurutnya, mekanisme berbasis kompetensi perlu diperkuat agar penempatan pejabat di kementerian dan pemerintah daerah berlangsung secara objektif.

Sebagai konteks, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Regulasi ini menjadi salah satu landasan dalam memperkuat penempatan dan pengembangan aparatur berdasarkan prinsip merit.

Sistem merit diharapkan dapat memastikan jabatan diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja sesuai kebutuhan organisasi.