3 Tuntutan Korban Kredit Fiktif Mandiri Taspen ke OJK Purwokerto

Djoko meminta OJK Purwokerto memberikan dukungan untuk menghentikan sementara pemotongan uang pensiun melalui rekening para nasabah yang dipersoalkan.

Menurutnya, langkah tersebut mendesak dilakukan agar beban para pensiunan tidak terus bertambah selama proses penyelesaian berlangsung.

"Pertama, meminta untuk sementara memblokir rekening para nasabah yang selama ini terpotong. Harapan kami, ada langkah konkret untuk melindungi hak mereka," kata Djoko.

Selain pemblokiran rekening, para nasabah meminta kredit yang diduga bermasalah segera dihentikan dan dibatalkan.

Djoko mengungkapkan, persoalan tersebut telah diadukan ke berbagai pihak, mulai dari Komisi III dan Komisi VI DPR RI, Presiden, hingga OJK pusat. Namun, para nasabah masih menantikan kepastian penyelesaian.

Ia menyebut sekitar 160 orang telah mendatangi Klinik Hukum untuk mengadukan persoalan tersebut. Dari jumlah itu, dua nasabah bernama Sri Towi dan Umiyati telah meninggal dunia.

"Kami berharap pimpinan OJK Purwokerto memberikan dukungan, mumpung belum semakin banyak yang meninggal. Dua orang yang sudah meninggal saja belum mendapatkan kejelasan penyelesaian, termasuk pembatalan kredit," ujarnya.

Para peserta aksi juga meminta OJK konsisten menjalankan fungsi pengawasan, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Salah satu nasabah, Pujo menilai pengawasan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mencegah persoalan serupa. Ia bahkan mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila dugaan praktik tersebut berlangsung sejak 2017.

Sementara itu, Djoko mengapresiasi kesediaan Ketua OJK Purwokerto menerima perwakilan nasabah dan mendengarkan tuntutan mereka.

Ia mengatakan sejumlah pertanyaan dan aspirasi dalam pertemuan tersebut akan dijawab secara tertulis oleh pihak OJK kepada kuasa hukum dan nasabah.

Menurut Djoko, penerimaan tersebut menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi antara nasabah dan lembaga pengawas jasa keuangan. Meski demikian, ia berharap pertemuan tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar diikuti tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan para pensiunan.

Menanggapi tuntutan pembatalan kredit, Dinavia menjelaskan OJK tidak bisa secara sepihak membatalkan perjanjian kredit karena persoalan tersebut berkaitan dengan hubungan hukum perdata antara nasabah dan bank.

"Tentunya kalau sesuai ini, terkait penghentian ataupun pembatalan kredit pastinya bukan kewenangan OJK. Karena ini kan usaha perdata antara nasabah dengan pihak bank, sehingga ada mekanisme yang harus dilalui," jelasnya.

Berdasarkan mekanisme perlindungan konsumen OJK, nasabah terlebih dahulu dapat mengajukan pengaduan kepada bank. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat diteruskan melalui OJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), atau pengadilan

Sebelumnya, Dinavia juga menyampaikan bahwa pengaduan nasabah sedang ditelaah bersama OJK pusat dari aspek pengawasan perbankan dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

OJK menyatakan proses tersebut berjalan paralel dengan penanganan aparat penegak hukum. Para nasabah kini menunggu jawaban tertulis OJK atas sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.