5 Proyek Sekolah Rakyat di Jateng Terhambat Aturan LSD, Ini Lokasinya

Ia menjelaskan, ada lima kabupaten kota yang terkendala pembangunan Sekolah Rakyat. Seperti Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan. 

"Ya kayak di Banjarnegara ada, Purbalingga juga ada, di Grobogan beberapa hektare juga masuk pertanian," ungkapnya. 

Sementara masih ada calon lokasi lahan yang tadinya seluas 5.000 hektare, namun yang 4.500 hektare sudah selesai dan ada 500 hektare yang masuk ke wilayah pertanian. 

Pihaknya mendapat informasi dari Kementerian PU yang meminta status lahan Sekolah Rakyat harus dirampungkan. Ini menjadi pertimbangan karena berhubungan dengan penggunaan uang negara. 

Oleh karena itu persoalan ini sedang diselesaikan dengan Kementerian ATR untuk mencari solusi yang pas. 

"Administrasi itu yang harus diselesaikan, karena teman-teman Kementerian PU maunya hubungannya dengan lahan itu clear. Solusinya kita akan komunikasi dengan Kementerian ATR karena usulan kabupaten/kota sudah masuk semua," jelasnya. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, 14 titik sekolah rakyat yang ada di Jawa Tengah tersebar di 13 kabupaten/kota. Sekolah tersebut merupakan sekolah rakyat rintisan yang sudah operasional sejak bulan Juli, Agustus, dan September 2025. 

Total ada 1.275 anak didik yang sekolah di 14 titik Sekolah Rakyat tersebut. Terdiri atas tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai sekolah menengah atas (SMA). Sekolah tersebut di antaranya  berada di Pati, Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Sragen, Jepara, dan Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Surakarta , Banjarnegara, Kebumen, dan Blora. 

“Alhamdulillah dari 1.275 anak itu diasramakan dan semua betah," kata Imam.

Selain ke-14 titik Sekolah Rakyat yang sudah ada tersebut, Provinsi Jawa Tengah berupaya  menambah jumlah sekolah rakyat pada 2026. Hal itu dilakukan berkolaborasi dengan kabupaten/kota. Setidaknya akan ada empat kabupaten yang akan dibangun sekolah rakyat tersebut pada 2026, meliputi Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang. Keempatnya akan mulai menerima anak didik pada tahun ajaran 2026/2027.

Lebih lanjut, sesuai dengan instruksi Gubernur Ahmad Luthfi melalui program Sekolah Rakyat ini, Pemprov Jateng melakukan intervensi program kepada keluarga siswa. 

“Jadi pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan desil 2, tetapi juga memberikan bantuan untuk memberdayakan keluarganya,” kata dia.

Ia mencontohkan, misalnya ada keluarga dari siswa tersebut rumahnya tidak layak, maka akan diperbaiki, yang belum berlistrik maka difasilitasi agar punya listrik, yang belum terakses air bersih, jamban, dan sebagainya juga akan difasilitasi. 

“Jadi anak-anaknya di sekolahkan, keluarganya diberdayakan. Kami dari Dinsos juga akan memberikan usaha ekonomi produktif untuk membangkitkan keluarga agar bisa berdaya," papar Imam.