Semarang, IDN Times - Hampir 80 persen koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) wilayah Jawa Tengah memilih menjalankan bisnis laku pandai. Bisnis laku pandai yang dimaksud berupa membuka layanan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) dari aplikasi Bank Jateng.
80 Persen Kopdes Merah Putih Jalankan Bisnis Laku Pandai Bank Jateng

Intinya sih...
Hampir 80% KDMP di Jawa Tengah jalankan bisnis laku pandai dengan layanan pembayaran PBB dari Bank Jateng.
Kopdes diimbau untuk tidak layani simpan pinjam karena modal masih minim, namun bisa buka usaha laku pandai tanpa modal besar.
Kopdes bisa menjadi agen layanan perbankan dengan modal Rp50 ribu hingga Rp100 ribu, serta bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai drop point pengiriman barang.
Dinkop akui bisnis kopdes paling gampang ialah laku pandai
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Diskon UMKM) Jawa Tengah Eddy Soelistyo Bramiyanto mengungkapkan, jumlah kopdes yang melayani laku pandai telah mencapai 3.000 koperasi.
Sebaran kopdes yang sudah membuka bisnis laku pandai paling banyak di Soloraya, sebagian Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan beberapa wilayah Pantura.
"Jadi memang yang paling gampang mereka menjalankan laku pandai. Terutama melayani pembayaran PBB. Soalnya perbankan yang baru support dari Bank Jateng. Jadi usaha itu yang bisa dilakukan masing kopdes saat ini," kata Edy kepada IDN Times, Minggu (19/10/2025).
Kopdes diimbau jangan layani simpan pinjam
Ia menjelaskan terdapat beberapa kopdes juga menjalankan variasi usaha dengan berjualan beras Bulog. Namun ia mewanti-wanti bahwa jangan sampai kopdes melayani usaha simpan pinjam karena modal yang didapat saat ini belum maksimal.
"Karena modalnya masih sedikit sekali. Ya mending kami imbau jangan layani simpan pinjam dulu," akunya.
Laku pandai tidak butuh modal besar
Menurut Kepala Bidang Kelembagaan Dinkop UMKM Jawa Tengah, Desy Arijani, sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, terdapat tujuh jenis gerai yang bisa dibuka mulai dari kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, hingga cold storage dan sarana logistik.
Selain usaha fisik, Dinkop UMKM juga menawarkan alternatif bisnis tanpa modal besar. Salah satunya melalui laku pandai, layanan keuangan tanpa kantor di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami sudah memberi jalan keluar, usaha yang bisa dibuka KDMP tapi tidak butuh modal besar, yaitu laku pandai. Itu yang paling mudah,” jelasnya.
Kopdes bisa buka usaha dengan modal Rp100 ribu
Melalui kerja sama dengan Bank Jateng dan BRI, tiap kopdes bisa menjadi agen layanan perbankan untuk transaksi seperti setor-tarik tunai, pembukaan rekening, dan pembayaran. Bahkan, kata Desy, Bank Jateng kini meniadakan modal awal bagi KDMP.
“Dulu modal awalnya sekitar Rp3 juta, tapi sekarang nol rupiah. Cukup buka rekening atas nama KDMP sebesar Rp50 ribu, sudah bisa jalan,” paparnya.
“Kalau di BRI Link yang biasanya Rp5 juta, sekarang cukup buka rekening sekitar Rp100 ribu, sudah bisa mulai usaha,” tambahnya.
Kopdes juga bisa layani logistik PT Pos
Selain laku pandai, Dinkop UKM juga mendorong koperasi bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai titik drop point pengiriman barang.
“KDMP cukup menyediakan satu sudut ruang untuk menitipkan barang. Modalnya murah, hanya sekitar Rp300 ribu, dan nanti dapat persentase dari PT Pos,” ujar Desy.
Lebih lanjut, Desy menyebut, koperasi yang sudah aktif umumnya bertahan dari simpanan pokok dan wajib anggota, serta dukungan warga desa yang menanamkan dana sebagai modal luar.
“Ada juga kepala desa yang membantu. Di Magelang misalnya, Pak Kades menyuntikkan Rp10 juta agar KDMP di wilayahnya bisa jalan,” ungkapnya.
Ia menilai, kepedulian perangkat desa dan warga dengan kemampuan finansial lebih menjadi kunci keberlanjutan KDMP.
“Tidak hanya dari anggota, tapi juga dari orang-orang di desa seperti Pak Kades yang mau berinvestasi agar koperasi bisa bergerak,” katanya.