9 Kabupaten Kota di Jateng Berstatus Tanggap Darurat, 40 KK Direlokasi

18 Mar 2024, 14:36 WIB

Fariz Fardianto

News

Channel

Add Us on Google

9 Kabupaten Kota di Jateng Berstatus Tanggap Darurat, 40 KK Direlokasi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana memberikan pernyataan bergiliran mengenai pola penanganan banjir yang meluas di Jawa Tengah. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Semarang, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menyatakan telah menetapkan sembilan wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai kawasan tanggap darurat bencana.

Hal ini menurut Suharyanto tak lepas dari banyaknya rentetan bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut dalam kurun waktu bersamaan.

"Kemudian ini juga menetapkan sembilan kabupaten/kota tanggap darurat. Tentu saja pemerintah hadir sesuai arahan bapak presiden. Kita turun langsung memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi para penyintas korban. Kebutuhan dasar pengungsi ini harus benar-benar dipenuhi," tutur Suharyanto usai rakor penanganan kebencanaan di Gedung B Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin (18/3/2024).

1. Daftar sembilan daerah tanggap darurat bencana

Warga Semarang dievakuasi pakai perahu karet. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Kesembilan kabupaten/kota yang berstatus tanggap darurat bencana antara lain Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Grobogan.

Dalam pemaparan data mitigasi kebencanaan, Suharyanto juga bilang kejadian bencana di Indonesia meningkat. Tahun ini saja sudah muncul 502 bencana padahal posisinya masih memasuki bulan Maret 2024.

"Bulannya masih panjang tetapi bencananya meningkat. Dan 104 di antaranya terjadi di Jawa Tengah. Untuk Jawa Barat tetap nomor satu tiga tahun terakhir. Ada 150 bencana di Jawa Barat. Artinya kita hidup di Jawa Tengah yang setiap hari ada bencana," bebernya.

"Luar biasa tahun ini. Karena tahun kemarin saya hanya ke Semarang tapi sekarang bisa tiga kali ke Demak," katanya.

2. Pemda wajib penuhi kebutuhan dasar pengungsi

Warga mendorong sepedanya saat berusaha menembus banjir yang merendam di kawasan Jalan Raya Arteri Soekarno-Hatta, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/3/2024). (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Ia menjelaskan kebutuhan dasar para pengungsi harus dipenuhi setiap pemerintah daerah (pemda). Untuk memberikan kebutuhan dasar bagi pengungsi perempuan, pemda wajib menyediakan pakaian dan pembalut.

Di samping itu, BNPB juga berusaha menanggulangi dampak bencana dengan membangun dapur umum, menyediakan perahu karet, perahu politelin dan semua kebutuhan bencana lainnya di lapangan.

"Dan termasuk anggaran operasional selama masa tanggap darurat. Intinya di tanggap darurat ini kita harus sepakat. Keselamatan masyarakat harus diutamakan," sambungnya.

3. Pemkot Semarang usul relokasi 30-40 warga

Dua pria terlihat bercengkrama dengan latar belakang Gereja Blenduk Semarang yang terendam banjir. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Seusai tanggap darurat, pihaknya nantinya melakukan transisi darurat. Transisi darurat dilakukan dengan merelokasi sejumlah warga yang tidak bisa lagi menempati rumah mereka karena terdampak banjir.

Saat ini, tambahnya, baru Pemkot Semarang yang mengusulkan relokasi warganya sebanyak 30--40 KK.

"Relokasi yang sudah melaporkan adalah Kota Semarang. Ada 30-40 KK yang direlokasi. Pemda sedang siapkan lahannya. Nanti kalau lahannya sudah clear and clean BNPB akan bangun rumahnya. Secepatnya," terangnya.

4. Pemda diklaim akan bantu bangun rumah warga

Caleg DPR RI Wisnu Widjaja bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana saat menggelar doorstop dengan wartawan di halaman Gedung B Kompleks Kantor Gubernur Jateng. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Suharyanto berjanji masing-masing pemda akan membantu mendirikan rumah bagi warga yang terdampak banjir. Setelahnya BNPB akan melakukan proses rehabilitasi untuk membangun konstruksi infrastruktur dan rumah-rumah yang rusak.

Ia berharap adanya perbaikan konstruksi infrastruktur pada masa mendatang warga tidak lagi terdampak banjir. "Jadi tahun depan jika ada kejadian seperti ini tidak terulang," akunya.