Ada Unjuk Rasa, Pelayanan Publik di Semarang Berjalan Normal, Tidak WFH

01 Sep 2025, 21:01 WIB

Anggun Puspitoningrum

Balai Kota Semarang. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Intinya sih...

Pelayanan publik di Semarang tetap berjalan normal meskipun ada unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.
Pemerintah Kota Semarang menjamin kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat.
Gelombang unjuk rasa tidak mengganggu aktivitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tetap berjalan normal di tengah gelombang unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.

1. Pelayanan publik tidak terdampak

Suasana Balai Kota Semarang, Rabu (17/7/2024). (IDN Times/Dhana Kencana)

Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengatakan, pelayanan terhadap masyarakat Kota Semarang tidak terdampak dan tetap berjalan seperti biasa.

“Pelayanan publik tetap normal, baik yang di tingkat kota hingga ke tingkat kecamatan maupun kelurahan berjalan normal,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).

2. Tidak ada ASN yang WFH

Pemerintah Kota Semarang secara resmi melantik 2.324 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan empat pejabat fungsional dokter ahli utama di Halaman Balai Kota Semarang, Jumat (25/4/2025). (dok. Pemkot Semarang)

Tidak hanya pelayanan publik yang tetap berjalan, para aparatur sipil negara (ASN) juga tetap masuk seperti biasa, bekerja di kantor dan tidak ada yang menjalankan work from home (WFH).

“Tidak ada yang WFH, semua (ADN) masuk seperti biasa,” tegasnya.

Meski demikian, pada Senin 1 September 2025 ini terpantau halaman Balai Kota Semarang yang biasanya penuh dengan kendaraan roda empat terparkir, hari ini nampak tak ada satupun kendaraan terparkir.

3. Imbauan ASN tidak bawa kendaraan ke kantor

Iswar menyampaikan, memang ada imbauan dari Pemkot kepada para ASN untuk sementara tidak membawa kendaraan ke kantor.

Upaya ini sebagai mengantisipasi kejadian seperti pada saat aksi demo di kantor Gubernur Jateng beberapa waktu lalu yang membuat sejumlah kendaraan roda empat yang terparkir di sana dibakar massa.

“Ya kita antisipasi para ASN tidak bawa kendaraan dulu paling tidak sampai suasana kondusif. Sementara mereka naik kendaraan umum,” tandasnya.