Alasan Anak Muda Nilai OTT Gak Cukup untuk Berantas Korupsi, Sistemik!

Kawula17 adalah organisasi yang mendorong partisipasi anak muda bukan hanya partisipasi semu, namun partisipasi yang didasari keinginan yang kuat dan benar dalam memilih melalui Voting Advice Application (VAA).

Survei yang dilakukannya itu menunjukkan isu korupsi tetap menjadi perhatian utama anak muda Indonesia. Sebanyak 42 persen responden menyoroti penggunaan anggaran yang tidak transparan, sementara 40 persen mengkritisi praktik nepotisme dalam jabatan publik.

Makin tinggi tingkat aktivisme dan keterpaparan politik seseorang, makin besar pula pengetahuan mereka soal praktik korupsi. Artinya, kesadaran generasi muda tumbuh seiring dengan akses informasi dan keterlibatan sosial-politik.

Berbeda dengan pendekatan pemerintah yang masih mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT), yang mayoritas orang muda menilai penindakan semata tidak cukup. Mereka melihat akar masalah korupsi justru ada pada kelemahan sistem.

Temuan NBS menyebutkan, 46 persen responden menuntut kebijakan larangan koruptor mencalonkan diri di jabatan publik. Sementara 45 persen mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Bagi mereka, upaya pemberantasan korupsi harus menyentuh akar sistemik, bukan sekadar “menangkap yang ketahuan.”

“Temuan ini menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Tanpa reformasi kebijakan dan kelembagaan, kredibilitas pemerintah di mata orang muda akan terus menurun,” kata Program Manager Kawula17, Maria Angelica dilansir keterangan resminya, Jumat (29/8/2025).

Meski isu korupsi menjadi perhatian besar, kepercayaan generasi muda terhadap kinerja pemerintah justru menurun tajam. Empat dari lima responden menilai kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi jauh di bawah ekspektasi. Hanya 7 persen yang menilai sesuai harapan.

Akibatnya, skor kepuasan publik atas peran pemerintah dalam isu antikorupsi anjlok menjadi -77 persen, turun 21 poin dari semester sebelumnya (-56 persen). Angka itu menunjukkan jurang yang makin lebar antara harapan dan kenyataan.

“Aspirasi orang muda untuk melarang koruptor maju ke jabatan publik dan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset punya legitimasi kuat. Ini sinyal bahwa agenda antikorupsi akan menjadi arena partisipasi paling strategis generasi muda,” ujar Maria.

Aktivis antikorupsi, Dewi Anggraeni menilai, fenomena tersebut sebagai bentuk perlawanan generasi muda terhadap pola lama.

“Anak muda makin kritis. Mereka menuntut transparansi, tanggung jawab, dan regulasi yang kuat untuk memberi efek jera bagi koruptor,” katanya.

Kritik generasi muda tidak berhenti di isu korupsi. Survei NBS juga menemukan jika 38 persen responden menilai lemahnya penegakan hukum karena uang dan kekuasaan menjadi faktor utama kerusakan lingkungan. Selain itu, sebanyak 30 persen menilai kebijakan lingkungan pemerintah belum efektif.

Terdapat juga 53 persen responden yang menuntut perlindungan kawasan hutan dari deforestasi, kebakaran, dan alih fungsi lahan. Hal itu menandakan kesadaran baru: anak muda melihat kerusakan lingkungan bukan hanya kesalahan individu, tetapi persoalan struktural yang diperparah oleh lemahnya regulasi.

Menariknya, meski kecewa pada pemerintah, minat generasi muda terhadap isu antikorupsi tetap tinggi. NBS menemukan 73 persen responden menempatkan antikorupsi sebagai topik partisipasi utama mereka dalam 12 bulan ke depan.