Semarang, IDN Times - Wacana pencalonan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep sebagai calon Gubernur Jawa Tengah menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Analis politik yang juga dosen Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Bangkit Wiryawan, menilai hal tersebut sebagai strategi politik semata.
"Apakah ada kesepakatan di balik wacana tersebut, itu yang belum saya ketahui," katanya.
Bangkit menekankan pentingnya proses rekrutmen pimpinan yang terbuka dan melibatkan banyak pihak. Menurutnya, praktik oligarki yang hanya melibatkan segelintir elite politik bukan langkah yang tepat untuk memajukan demokrasi.
Sebelumnya, untuk diketahui, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mempertimbangkan nama Kaesang Pangarep untuk diusung pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Hal itu didasarkan pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Kaesang di urutan kedua dalam simulasi top of mind kandidat bakal calon Gubernur Jawa Tengah.
Dalam diskusi Jurnalisme Positif Menjaga Pilkada Damai 2024 yang diadakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Jateng belum lama ini, Bangkit memperingatkan tentang dampak negatif politik dinasti terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian, ia menyatakan bahwa daerah yang dipimpin oleh kepala daerah terkait politik dinasti cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.
"Kalau sampai lima tahun bisa 10 persen perbedaannya. Perbedaan 5--10 persen sangat signifikan. Ini membuktikan politik dinasti membawa dampak tak diinginkan," jelasnya.
Menurutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi itu disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang bersifat kekeluargaan dan terpusat pada orang-orang tertentu dari dinasti kepala daerah yang menjabat. Akibatnya, distribusi sumber daya, pembangunan, dan ekonomi menjadi tidak merata.
Meskipun upaya membatasi politik dinasti telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Bangkit berharap masyarakat dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang saat memilih kepala daerah.
"Politik dinasti masih menjadi fenomena besar, tetapi harapannya dengan memperlihatkan dampaknya jangka panjang bisa mengurangi kecenderungan kita memilih kepala daerah terjangkit politik dinasti," pungkasnya.
Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dalam menilai calon pemimpin daerah dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihan mereka terhadap kesejahteraan dan kemajuan daerah.