TKPKD Solo Sambut Optimistis Penurunan Angka KemiskinanWakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, menyambut kabar penurunan angka kemiskinan dengan optimisme. Capaian ini menjadi bukti hasil positif dari upaya bersama lintas organisasi perangkat daerah.
Fokus Intervensi di Wilayah Kumuh di BanjarsariProgram pengentasan kemiskinan difokuskan di wilayah kumuh dengan angka kemiskinan tertinggi, terutama di Kecamatan Banjarsari seperti Kelurahan Gilingan dan Nusukan. Program intervensi ini diarahkan agar tepat sasaran dan menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah.
Siapkan Data Induk Kesejahteraan untuk Kebijakan Tep
Surakarta, IDN Times — Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani menyebutkan angka kemiskinan di Kota Solo mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Bengawan kini berada di angka 7,69 persen atau sekitar 40.080 jiwa, turun dari 8,31 persen atau 43.280 jiwa pada 2024.
Wakil Wali Kota yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Solo, Astrid Widayani, menyambut kabar tersebut dengan optimisme. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa upaya bersama berbagai pihak mulai menunjukkan hasil positif.
“Kabar gembira, data dari BPS sudah dirilis. Tahun 2024 kemiskinan Solo sebesar 8,31 persen, alhamdulillah tahun 2025 turun menjadi 7,69 persen. Mudah-mudahan ini menjadi optimisme untuk sinergi lintas OPD yang saat ini kami bangun strateginya untuk intervensi,” ujar Astrid, Kamis (30/10/2025).
Astrid menekankan bahwa pengentasan kemiskinan di Solo bukan hanya tanggung jawab satu atau dua instansi, melainkan gerakan bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Lebih lanjut, Astrid menjelaskan bahwa program pengentasan kemiskinan selama ini difokuskan di wilayah kumuh dengan angka kemiskinan tertinggi, terutama di Kecamatan Banjarsari seperti Kelurahan Gilingan dan Nusukan.
“Wilayah kumuh itu kebetulan ada di Kecamatan Banjarsari, salah satunya Gilingan. Nanti lokus-lokusnya di kelurahan yang masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH). Kami fokus mencari CSR dan mitra dari Pemkot Solo untuk mendukung perbaikan, termasuk juga bantuan sosial serta jaminan sosial,” jelasnya.
Program intervensi ini diarahkan agar tepat sasaran dan menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah.
TKPKD juga tengah menyusun data induk kesejahteraan dengan melibatkan tiga OPD, yakni Dinas Sosial, Disdukcapil, dan Diskominfo. Basis data ini akan digunakan untuk merancang kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang lebih akurat.
“Kami sedang menjalankan program konsolidasi data dari tiga OPD. Nantinya akan dibentuk data induk kesejahteraan yang dapat digunakan seluruh OPD untuk menyusun kebijakan dan program,” tutur Astrid yang juga Ketua DPD PSI Kota Solo.
Berdasarkan data dari BPS tingkat kemiskinan di Kota Solo mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 angka kemiskinan mencapat 8,44% dengan jumlah 43.890 jiwa, di tahun 2024 angka kemiskinan sebanyak 8,31% dengan jumlah 43.280 jiwa. Dan di tahun 2025 turun menjadi 7,69% dengan jumlah 40.080 jiwa.
Meski terus menurun dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan Solo masih lebih tinggi dibanding kota lain di Jawa Tengah, seperti Semarang (3,80 persen), Salatiga (4,20 persen), Magelang (5,68 persen), Pekalongan (6,14 persen), dan Tegal (7,28 persen).