Wacana kenaikan harga energi dipastikan mengerek harga kebutuhan barang secara luas. Kondisi itu berpotensi membebani para debitur, baik di sektor bisnis (kredit produktif) maupun perorangan (kredit konsumtif), yang berujung pada meningkatnya rasio kredit macet di perbankan maupun multifinance.

"Dampaknya terhadap industri keuangan tentu risiko untuk NPL naik itu akan cenderung meningkat. Sehingga kita di pusat maupun di daerah sudah mulai antisipasi. Kita minta seluruh sektor keuangan melakukan stress testing atau scenario planning," ungkap Hidayat Prabowo di Semarang, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan, meskipun tingkat gagal bayar untuk kredit konsumtif kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) relatif lebih bisa dikendalikan berkat skema potong gaji otomatis oleh pemberi kerja, kenaikan ongkos kehidupan secara umum tetap akan memberatkan kondisi finansial para debitur.

Selain tekanan dari sektor energi, industri jasa keuangan juga tengah diuji oleh pelemahan nilai tukar mata uang domestik. Menanggapi situasi itu, OJK telah mewajibkan bank dan perusahaan pembiayaan untuk mengevaluasi kembali portofolio kewajiban mereka.

"Kalau yang terkait dengan valuta, kita juga lakukan asesmen. Bank-bank dan perusahaan keuangan yang terekspos dengan valuta asing juga sudah mulai menghitung. Pasti kalau Rupiahnya melemah ya pasti lebih berat karena kewajibannya akan bertambah," tegasnya.

Menjawab spekulasi mengenai kemungkinan hadirnya program restrukturisasi atau relaksasi kredit seperti pada era pandemik COVID-19, Hidayat memastikan, pihaknya memiliki wewenang untuk mengambil langkah tersebut. Kendati demikian, ia mewanti-wanti agar industri tidak salah menafsirkan bahwa relaksasi akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.

"Ini jangan ditafsirkan bahwa OJK sedang membikin relaksasi. Tapi kalau kemungkinan, iya ada. Tentu dengan asumsi-asumsi tertentu sehingga sampai pada keputusan bahwa ini sudah saatnya relaksasi diberikan," jelasnya meluruskan asumsi publik.

Saat ini, OJK akan terus mencermati berapa lama durasi tekanan ekonomi ini berlangsung dan mengevaluasi seberapa kuat kemampuan adaptasi dari para pelaku industri keuangan. Apabila parameter dan asumsi kritis telah terpenuhi, otoritas tidak menutup kemungkinan untuk memformulasikan kebijakan dukungan, termasuk opsi pemberian dispensasi regulasi demi merawat stabilitas dan proses pemulihan sektor keuangan nasional.