Apindo Jateng: Tuntutan UMP 2024 Naik 15 Persen Justru Bikin Investor Kabur

15 Nov 2023, 16:00 WIB

Massa buruh melakukan demo menuntut kenaikan UMP 2022 pada Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Semarang, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menilai tuntutan para buruh yang menginginkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 naik sebesar 15 persen justru merugikan para investor yang masuk ke wilayahnya.

Musababnya, kalangan pengusaha memiliki pengalaman buruk mengenai kenaikan UMP yang ugal-ugalan pada akhirnya membuat dunia industri terpuruk.

"Tuntutan buruh yang kepengin upah minimum naik 15 persen sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena akan langsung berimbas pada kelangsungan buruh dan dunia usaha di kawasan Jawa Tengah," kata Frans Kongi, Ketua Apindo Jateng kepada IDN Times, Rabu (15/11/2023).

1. Apindo khawatir kejadian buruk lima tahun lalu kembali terulang

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah, Frans Kongi. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Ia mengatakan para pelaku industri domestik memiliki kekhawatiran jika UMP 2024 dinaikan sampai 15 persen maka akan mengulang peristiwa buruk lima tahun silam. Karena saat itu pelaku industri dibuat kewalahan saat bupati dan walikota menaikan UMP tanpa patokan aturan yang jelas.

Untuk itu, ia menyarankan supaya para buruh lebih bijak mengeluarkan tuntutan dan bersabar dengan kondisi perekonomian yang berlangsung saat ini.

"Pengalaman jelek dan buruk yang pernah kita alami lima tahun yang lalu jangan sampai terulang. Hal-hal yang buruk mendingan kita tinggalkan. Jangan sekali-kali buruh berpikir ke arah sana," tuturnya.

2. Pengusaha tidak akan bisa laksanakan kenaikan UMP 2024

Sumber Gambar: tempo.co

Lebih lanjut, Frans juga mengutarakan jika pemerintah provinsi setuju dengan tuntutan para buruh, yang terjadi justru kalangan pengusaha tidak akan bisa melaksanakannya.

3. Para investor juga berpotensi kabur

Ilustrasi perusahaan garmen. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Di samping itu, Frans khawatir kenaikan UMP 2024 sebesar 15 persen akan menyebabkan para investor enggan menanamkan modalnya ke Jawa Tengah.

"Di satu sisi kita tidak bisa melaksanakan, dilain pihak tidak bisa menarik potensi investasi yang baru. Mereka akan lari. Yang parah lagi, warga yang mencari kerja baru akan sulit mendapatkan pekerjaan. Maka usulan ini merugikan masyarakat dan merugikan pemerintah," tuturnya.

"Pastinya perusahaan tidak akan bisa penuhi (kenaikan UMP 15 persen). Yang terjadi tentu kondisi aturan upah yang dijalankan hanyadiatas kertas saja. Di dalam praktek tidak bisa melaksanakan," tambahnya.

4. Apindo Jateng setuju dengan sikap Ida Fauziyah

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (dok. Kemnaker)

Atas munculnya tuntutan para buruh terkait kenaikan UMP 2024, ia secara tegas Apindo menolak.

Sebagai gantinya, ia mendukung langkah Menaker Ida Fauziyah yang menentukan besaran UMP 2024 menggunakan acuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Sebab, beleid tersebut memberikan dampak positif bagi para pengusaha.

"Jadi Apindo tidak menghendaki kenaikan itu. Soalnya kita sudah yakin PP 51 ini bisa hasilkan prosentase yang bisa dilaksanakan perusahaan dan kalangan buruh. Saya yakin kalau pakai PP 51 akan ada kenaikkan yang memberi dampak positif," pungkasnya.