BOS untuk Makan Siang Gratis Bikin Guru Swasta di Jateng Gak Bisa Gajian

Ia mengaku walau pemerintah masih merencanakan menggunakan BOS untuk keperluan program makan siang gratis, namun dampaknya telah menimbulkan pro kontra di kalangan guru-guru swasta dan para orang tua. 

Di sisi lain, guru-guru swasta keberatan dengan pemakaian BOS. Akan tetapi kalangan orang tua sepakat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. 

Pro kontra bermunculan di daerah termasuk Kabupaten Demak ketika pihaknya menggelar polling secara serentak belum lama ini. 

"Ketika rencana itu digulirkan pemerintahan Jokowi, kita langsung lakukan pooling sasarannya kepada para guru dan orang tua. Dari sisi orang tua murid pasti menyambut baik. Dari sekolahan ada yang menolak dan ada yang sambut baik," akunya. 

Lebih lanjut, PGSI memiliki anggota 27.500 guru swasta, guru MI, guru madin dan guru ngaji di Kabupaten Demak. Sementara di Jawa Tengah anggota PGSI sekitar 50 ribu guru. 

Dengan mengacu banyaknya guru swasta yang tersebar di Jawa Tengah, Noor berkata jika BOS digunakan untuk program makan siang gratis maka kemungkinan besar para guru tidak akan bisa menerima gaji lagi. 

"Program ini kalau diperuntukkan bagi orang tua murid berpenghasilan menengah kebawah tentu sangat dibutuhkan. Tapi kalau dipaksakan pakai BOS ya para guru MI, SD swasta tidak akan bisa digaji. Soalnya alokasi BOS untuk sekolahan swasta mentok Rp900 ribu per bulan," ungkapnya. 

Menurut Noor kondisi tersebut tak lepas dari perhitungannya bahwa pengadaan makan siang gratis menyedot anggaran mencapai Rp3 juta per tahun yang tidak seimbang dengan pagu BOS sekolah swasta yang hanya Rp900 ribu. 

"Kalau makan siangnya Rp15 ribu dikalikan setahun habisnya Rp3 juta. Padahal BOS SD hanya 900 ribu," tutur Noor. 

Selain itu, tidak semua sekolah swasta dan negeri membutuhkan pemberian makan siang dan susu gratis dari pemerintah. Ini karena banyak sekolah swasta bertaraf internasional yang sudah mampu mencukupi kebutuhan para siswanya secara mandiri. 

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah pusat untuk memetakan kembali mana kebutuhan urgent bagi sekolah dan mana yang tidak urgent. 

"Tidak semua sekolah butuh makan siang gratis apalagi kalau di sekolah internasional tidak butuh hal itu. Maka pemerintah harus petakan dulu mana yang butuh mana, yang gak butuh. Kalaupun dipaksakan ya tetap tidak bisa maksimal. Sebab anggaran makan siang gratis senilai Rp15 ribu jauh dari ideal. Kalau dipaksakan ya pasti cuma dibelanjakan seadanya dan semampunya. Contohnya telurnya cuman setengah dan sejenisnya. Kecuali ada dana pendamping buat kathering yang ditunjuk untuk menjalankan program itu," paparnya.