Semarang, IDN Times - Provinsi Jawa Tengah bakal menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) dari dana APBD untuk meringankan beban bagi warga yang terdampak pandemik COVID-19 tahun ini.
Penyaluran bantuan uang tunai ini masih terus digodok oleh tim teknis dari Dinas Sosial Jateng bersama BPKP.
Sarjimo, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Jateng mengaku berdasarkan pendataan yang ia lakukan saat ini masyarakat yang berhak menerima bantuan uang tunai berjumlah 133.000 jiwa.
"Pada tahapan penyaluran bantuan sosial dari provinsi, proses verifikasi datanya masih terus berjalan. Jumlah warga penerima manfaatnya sekitar 133.000 orang. Dan jumlahnya masih akan bertambah karena verifikasi data sedang dilakukan dengan petugas BPKP Jawa Tengah," ungkap Sarjimo ketika dikonfirmasi IDN Times, Rabu (28/7/2021).
Lebih lanjut, ia saat ini telah mengusulkan kepada Pemprov untuk memberikan bantuan uang tunai senilai Rp200 ribu per orang.
Pihaknya menekankan jika jadwal pembagian bantuan uang tunai masih menunggu kepastian dari Gubernur Ganjar Pranowo mulai dari teknis penyaluran bagi warga penerima manfaat.
"Untuk bantuan COVID-19 kita usulkan nantinya diberi uang senilai Rp200 ribu per warga. Cuma untuk target penyalurannya saya belum bisa memastikan kapan jadwalnya terutama terkait nama programnya belum ditentukan. Yang jelas kalau semua aturan teknisnya sudah siap maka akan kita salurkan," ungkapnya.
Disamping itu, pihaknya juga memastikan untuk penyaluran bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) kini sudah dilakukan untuk tahap satu dan tahap kedua. Realisasi penyalurannya telah mencapai 97 persen. Sedangkan untuk BST dari Kemensos berupa pemberian beras baru tersalurkan 10 persen.
Kepala Dinsos Jateng, Harso Susilo juga merinci bahwa realisasi bansos dari APBN, untuk bantuan sembako sudah tersalurkan 31,11 persen dan PKH mencapai 97 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Ema Rachmawati mengatakan, ada juga bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UMKM) sebesar Rp1,2 juta yang segera disalurkan lewat Polri.
"Sementara untuk anggaran APBD, kami masih melakukan pendataan dan sampai hari ini sudah terkumpul 53.000 UKM terdampak. Kami sedang lakukan pengecekan agar tidak terjadi duplikasi," ujar Ema.