COVID-19 Melesat Naik, 13 Daerah Jateng Diperintahkan Mikro Lockdown

Ke-13 wilayah yang harus memberlakukan mikro lockdown, adalah Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Semarang.

Menurut Ganjar, dengan mikro lockdown aturan PPKM mikro harus dilaksanakan lebih detail. Ia bilang daerah zona merah harus menutup tempat-tempat wisata, tempat keramaian dan menganjurkan ibadah di rumah saja. Di semua toko, Ganjar memerintahkan agar dibatasi jam operasional sampai jam 21.00 WIB. 

"Tempat keramaian, toko harus dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. Saya terimakasih, beberapa daerah sudah menggelar aksi di rumah saja. Ini akan kita buat rutin, nanti akan ditambah jumlahnya," bebernya.

Lebih lanjut, pihaknya menekankan agar pengetata dengan mikro lockdown di area zona merah harus dilakukan. Ganjar pun telah mengirimkan surat edaran (SE) soal pengetatan yang mesti dilakukan.

"Semua saya minta standby. Apa pun namanya, kalau kita lihat trennya ini ada peningkatan. Kita sedang tidak baik-baik saja, maka semua harus mawas diri dan mengantisipasi," jelasnya.

Selain itu, Ganjar juga memerintahkan para bupati dan wali kota untuk berupaya terus menerus menambah tempat tidur, baik Intensive Care Unit (ICU) dan isolasi rumah sakit serta tempat isolasi terpusat. Jika ada yang kesulitan, ia meminta agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. 

Di Jateng, Ganjar mengklaim jumlah tempat tidur isolasi telah ditambah 40 persen. Jumlah itu sama dengan 3.000 tempat tidur.

"Kami minta disiapkan dan dihitung betul, kami akan dukung. Saya minta kalkulasi untuk penyiapan SDM tenaga kesehatan (nakes), peralatannya, dan lainnya. Saat ini, rumah sakit darurat yang sudah ada di Solo, dan yang baru mengusulkan dari Banyumas," tambahnya.

Di sisi lain, pihaknya mengimbau agar para kepala daerah melakukan kesepakatan bersama. Ia bilang tidak boleh ada perbedaan kebijakan dalam penanganan COVID-19 terutama soal penutupan tempat wisata dan lokasi kerumunan. 

"Penting antar kabupaten/kota dalam satu regional, punya keputusan politik dan konsensus yang sama. Jangan sampai satu melarang, satu mempersilakan," tandas Ganjar.