Metode baru standar ILO Kemnaker menggunakan metode penghitungan baru yang mengacu pada standar International Labour Organization (ILO).
KHL tertinggi di DKI Jakarta, sedangkan Jawa Tengah memiliki KHL Rp 3.512.997 per bulan, sementara UMP hanya Rp 2.169.349.
Daftar lengkap KHL di 38 provinsi Indonesia menjadi acuan vital dalam perumusan kebijakan pengupahan ke depan.
Semarang, IDN Times – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data terbaru mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 38 provinsi di Indonesia. Data itu menjadi sorotan publik, khususnya bagi kalangan pekerja, karena menampilkan standar biaya hidup riil yang diperlukan pekerja untuk hidup sejahtera dalam satu bulan.
Dalam rilis terbarunya, terungkap fakta mengejutkan mengenai kesenjangan antara standar hidup layak dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku saat ini.
Kemnaker menggunakan metode penghitungan baru yang mengacu pada standar International Labour Organization (ILO). Metode tersebut dinilai lebih komprehensif karena mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga yang esensial, meliputi:
Makanan dan minuman.
Kesehatan dan pendidikan.
Perumahan atau tempat tinggal.
Kebutuhan pokok lain-lain.
Adapun rumus yang digunakan untuk mendapatkan angka KHL per provinsi adalah: KHL = (Konsumsi per kapita × Jumlah anggota rumah tangga) : Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja.
Tujuan utama pembaruan metode tersebut adalah agar kenaikan upah minimum di masa depan, khususnya mulai tahun 2026, dapat lebih adil dan fleksibel mengikuti kondisi ekonomi riil setiap provinsi, tidak lagi disamaratakan.
Berdasarkan data yang dirilis, DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan KHL tertinggi di Indonesia, yakni Rp 5.898.511 per bulan. Angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang berada di kisaran Rp 5,4 juta.
Sorotan utama tertuju pada DI Yogyakarta. Data Kemnaker menunjukkan, untuk hidup layak di Kota Pelajar, seorang pekerja membutuhkan biaya sebesar Rp 4.604.982 per bulan.
Angka itu menunjukkan disparitas yang lebar jika disandingkan dengan UMP DIY tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 2.264.080. Artinya, biaya hidup layak di Yogyakarta sebenarnya dua kali lipat lebih tinggi dari upah minimum yang diterima pekerja saat ini.
Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Tengah. Provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi itu mencatatkan KHL sebesar Rp 3.512.997 per bulan, sementara UMP yang berlaku hanya Rp 2.169.349.
Pihak Kemnaker menegaskan, data KHL akan menjadi acuan vital dalam perumusan kebijakan pengupahan ke depan. Pemerintah berupaya agar penetapan UMP pada tahun 2026 dan seterusnya dapat mendekati angka KHL masing-masing daerah.
"Penghitungan Upah Minimum (UM) diarahkan secara bertahap supaya makin mendekati KHL, ini bentuk prinsip proporsionalitas," tulis Kemnaker sebagaimana dilansir akun Instagram resminya, @kemnaker, Selasa (23/12/2025).
Langkah tersebut diharapkan dapat menutup celah antara pendapatan dan pengeluaran riil buruh, sehingga kesejahteraan pekerja dapat meningkat secara bertahap.
Berikut adalah rincian nominal biaya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan data Kemnaker per Desember 2025:
Wilayah Sumatera
Aceh: Rp 3.654.466
Sumatera Utara: Rp 3.599.803
Sumatera Barat: Rp 4.076.173
Riau: Rp 4.158.948
Jambi: Rp 3.931.596
Sumatera Selatan: Rp 3.299.907
Bengkulu: Rp 3.714.932
Lampung: Rp 3.343.494
Kepulauan Bangka Belitung: Rp 4.714.805
Kepulauan Riau: Rp 5.717.082
Wilayah Jawa & Bali
DKI Jakarta: Rp 5.898.511
Banten: Rp 4.295.985
Jawa Barat: Rp 4.122.871
Jawa Tengah: Rp 3.512.997
DI Yogyakarta: Rp 4.604.982
Jawa Timur: Rp 3.575.938
Bali: Rp 5.253.107
Wilayah Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Barat: Rp 3.410.833
Nusa Tenggara Timur: Rp 3.054.508
Wilayah Kalimantan
Kalimantan Barat: Rp 4.083.420
Kalimantan Tengah: Rp 4.279.888
Kalimantan Selatan: Rp 4.112.552
Kalimantan Timur: Rp 5.735.353
Kalimantan Utara: Rp 4.968.935
Wilayah Sulawesi
Sulawesi Utara: Rp 3.864.224
Sulawesi Tengah: Rp 3.546.013
Sulawesi Selatan: Rp 3.670.085
Sulawesi Tenggara: Rp 3.645.086
Gorontalo: Rp 3.398.395
Sulawesi Barat: Rp 3.091.442
Wilayah Maluku & Papua
Maluku: Rp 4.168.498
Maluku Utara: Rp 4.431.339
Papua Barat: Rp 5.246.172
Papua Barat Daya: Rp 5.246.172
Papua: Rp 5.314.281
Papua Selatan: Rp 5.314.281
Papua Tengah: Rp 5.314.281
Papua Pegunungan: Rp 5.314.281
Masyarakat dan serikat pekerja diharapkan dapat menggunakan data ini sebagai referensi dalam mengawal kebijakan pengupahan di daerah masing-masing pada tahun mendatang.