Dana Pilkada Solo Naik Jadi Rp11 Miliar, KPU Minta Bantuan Pusat

Pemudik di Solo jalani test darah di lokasi karantina gedung Graha Wisata Niaga. Dok. Humas Pemkot Solo

Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti mengatakan sebelumnya KPU telah menghitung dana penambahan anggaran sebesar Rp 10.1 miliar, namun setelah menyesuaikan protokol kesehatan, terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 11,1 miliar. Padahal, Pemkot Solo telah menganggarkan dana Pilkada Solo dalam APBD 2020 sebesar Rp 15 miliar sebelumnya.

Adanya penambahan anggaran sebesar Rp 11,1 miliar tersebut menurut Nurul paling paling banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan, seperti penyediaan alat pelindung diri (APD), rapid test, dan lainnya.

"Setelah kita konsultasikan ke DKK, ternyata kebutuhannya bertambah banyak, untuk APD, rapid test dan lain-lain.Sekitar 77 persen digunakan untuk kebutuhan protokol kesehatan," ujarnya Rabu (10/6).

IDN Times / Larasati Rey

Selain digunakan untuk kebutuhan protokol kesehatan, anggaran tersebut juga digunakan untuk penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan penambahan personil TPS. Penambahan tersebut, menurut Nurul didasarkan atas aturan yang membatasi jumlah peserta pemilih tiap TPS maksimal 400 orang per TPS.

Akibat adanya pembatasan tersebut, jumlah TPS di Solo yang sedianya berjumlah 1.016 TPS bertambah menjadi 1.288 TPS.

Ilustrasi warga menggunakan hak pilihnya di bilik suara di TPS (Dok. IDN Times/Istimewa)

Lebih lanjut, Nurul mengaku sudah melakukan penghematan anggaran dari dana APBD Rp 15 miliar yakni sebesar Rp 400 juta. Penghematan tersebut dilakukan dengan meniadakan kegiatan meeting dan perjalanan dinas.

"Kami sudah melakukan penghematan dari dana Rp 15 miliar yang sudah ada. Kan sudah tidak ada meeting, perjalanan dinas, semua diganti daring," katanya.

Penambahan anggaran tersebut telah dilaporkan kepada Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Meski saat ini pemko sedang mengalami kesulitan anggaran karena COVID-19, namun Nurul berharap Pemkot bisa memenuhi penambahan kebutuhan TPS. "Kalau dana untuk APD dan kelengkapan protokol kesehatan itu bisa dibantu APBN. Harapannya Pemkot mencukupi untuk penambahan TPS," pungkasnya.