Semarang, IDN Times - Kodim 0733 BS Semarang turut bergerak membantu pengamanan aksi demontrasi di Kantor Gubernur Jateng. Kodim Semarang melibatkan satu pleton gabungan dari unsur tiap Koramil untuk meningkatkan penjagaan sekaligus mensterilkan Kantor Gubernur Jateng.
Pantauan IDN Times di kantor Gubernur Jateng satu pleton TNI sudah berjaga-jaga di setiap titik yang dianggap krusial. Masing-masing prajurit TNI melebur dengan aparat kepolisian termasuk di jalur utama menuju gedung DPRD Jateng.
"Kita datang dari Kodim. Ini kira kira satu pleton. Memang jumlahnya belum seberapa tapi penjagaan dari kita dengan melihat situasi kerawanan tiap wilayah," kata seorang anggota TNI.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) mendesak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mereformasi penetapan pajak yang berkaitan dengan perburuhan.
Saat menggelar demontrasi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, massa buruh menuntut pemerintah provinsi menghapus outsourcing bahkan secara tegas menolak upah murah.
"Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Naikan upah tahun 2026 minimal 8,5 persen," ujar koordinator Abjat, Aulia Hakim, Kamis (28/8/2025).
Pihaknya dalam unjuk rasa kali ini juga mendesak pemerintah menyetop PHK dengan mencari cara membentuk satgas PHK di tingkat provinsi. Kemudian juga melakukan reformasi pajak perburuhan. Caranya dengan menaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi Rp7,5 juta saban bulan.
"Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law," ungkapnya.
Kemudian tuntutan lain berupa pengesahan RUU Perampasan Aset dan merevisi RUU Pemilu.