- Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
- Mendesak penerbitan peraturan presiden (Perpres) dan peraturan daerah (Perda) tentang standardisasi upah minimum buruh honorer setara upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).
- Melakukan efisiensi mutlak anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta mengalokasikannya sesuai urgensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- Menstabilkan nilai tukar rupiah sesegera mungkin.
- Mengaudit data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara transparan dan memulihkan hak korban kesalahan data desil.
- Menghentikan konflik agraria dan eksploitasi alam yang mengabaikan hak kelola rakyat.
- Menjamin ruang sipil yang aman dan bebas dari kekerasan aparat.
Demo Hari Sumpah Pemuda di Solo, Mahasiswa Bawa 7 Tuntutan
Kota Surakarta3 min read
SOLO, IDN Times – “Salah satunya yang seperti kita semua tahu, untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.”
Pernyataan tersebut disampaikan Yoga Azka Nugraha, salah satu perwakilan massa aksi mahasiswa Soloraya dan masyarakat sipil yang menggelar demonstrasi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tujuh tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penurunan biaya pendidikan, hingga penghentian konflik agraria dan eksploitasi alam.
Demonstrasi diawali di perempatan Ngarsopuro, Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Massa kemudian berjalan kaki sekitar dua kilometer menuju Bundaran Gladag, Kecamatan Pasar Kliwon, untuk melanjutkan aksi.
1. Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional.
Aksi demo 28 Oktober di Kota Solo. (IDN Times/Larasati Rey) Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Selain persoalan karhutla, massa juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Mereka turut mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan sehingga masyarakat memiliki akses pendidikan yang lebih terjangkau.
Setelah menyampaikan aspirasi di Ngarsopuro, massa bergerak menuju Bundaran Gladag dengan membawa spanduk dan berbagai atribut demonstrasi.
Tak hanya mahasiswa aksi tersebut juga diikuti oleh sejumlah masyarakat sipil diantaranya perwakilan dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Spek HAM yang turut menyuarakan.
2. Massa Naiki Patung Slamet Riyadi, Bawa Spanduk Kritik Pemerintah.
Aksi demo 28 Oktober di Kota Solo. (IDN Times/Larasati Rey) Dari Ngarsopuro, masaa kemudian melakukan long march ke Bundaran Gladag. Setibanya di Gladag sejumlah peserta aksi terlihat menaiki monumen atau patung pahlawan Slamet Riyadi. Mereka membawa spanduk merah bertuliskan “Sadar dipalak, sadar dibakar, sadar dimiskinkan”.
Massa juga membawa spanduk bergambar Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Di lokasi tersebut, demonstrasi dilanjutkan dengan penyampaian pernyataan sikap. Massa menegaskan tujuh tuntutan yang mereka tujukan kepada pemerintah.
Berikut tujuh tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut:
Melalui tujuh tuntutan tersebut, massa meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan, serta perlindungan hak-hak sipil.
3. Massa Bubarkan Diri, Ban Dibakar di Ngarsopuro
Aksi demo 28 Oktober di Kota Solo. (IDN Times/Larasati Rey) Sekitar pukul 18.00 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke titik awal pertemuan di kawasan Ngarsopuro.
Namun, situasi sempat kembali diwarnai aksi pembakaran ban di tengah jalan. Saat massa tiba di Ngarsopuro, sekelompok orang berpakaian hitam terlihat membakar ban hingga berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas kembali dialihkan untuk menghindari titik pembakaran.
Aksi demonstrasi yang digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda itu menjadi momentum bagi mahasiswa Soloraya dan masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik serta mendesak pemerintah merespons tujuh tuntutan yang mereka suarakan.
