Deretan Kepala Daerah di Jateng yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026
KPK dilaporkan mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam OTT pada 14 Oktober 2026, namun belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi identitasnya.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT Januari terkait dugaan jual beli jabatan desa dengan sitaan Rp2,6 miliar; perkaranya telah masuk persidangan Tipikor Semarang.
Sepanjang 2026, OTT KPK juga menjerat Bupati Pekalongan, Cilacap, dan Sukoharjo dalam dugaan korupsi pengadaan serta pemerasan terhadap jajaran pemerintah daerah.
Klaten, IDN Times — Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dilaporkan diamankan oleh tim penindak KPK sekitar pukul 07.00 WIB dalam operasi tangkap tangan yang digelar langsung, Kamis (14/10/2026). Meski begitu belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait nama Hamenang Wajar Ismoyo yang dilaporkan diamankan tersebut.
Tahun 2026 menjadi tahun yang kelam bagi jalannya roda pemerintahan daerah di Jawa Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring sejumlah bupati di wilayah Jateng terkait berbagai kasus dugaan korupsi, mulai dari pemerasan hingga jual beli jabatan.
Berikut daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK sepanjang tahun 2026:
Table of Content
1. Bupati Pati Sudewo (Kasus Jual Beli Jabatan Perangkat Desa)
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek DJKA Sudewo emosi usai sidang. (IDN Times/Fariz Fardianto)
KPK mengawali gebrakan penindakan di Jawa Tengah dengan menciduk Bupati Pati Sudewo pada 19 Januari 2026. Sudewo diamankan terkait dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Dalam operasi tersebut, tim KPK turut menyita barang bukti uang tunai senilai Rp2,6 miliar. Sudewo diduga memanfaatkan pembukaan ratusan formasi jabatan sekretaris desa (sekdes) dan kepala seksi (kasi) untuk mematok tarif ratusan juta rupiah kepada calon pendaftar. Saat ini, kasus hukum yang menjeratnya telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.2. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa)
Terdakwa kasus suap dan korupsi pengadaan barang dan jasa Pemkab Pekalongan, Bupati Pekalongan non aktif Fadia Arafiq berjalan kaki melewati selasar Pengadilan Tipikor Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)
Pada awal Maret 2026, giliran Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang terjaring OTT KPK. Fadia ditangkap bersama sejumlah orang kepercayaan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (outsourcing) di lingkungan Pemkab Pekalongan kurun waktu 2023–2026.
Penyidik KPK menemukan dugaan perusahaan keluarga milik suami dan anak Fadia yang memenangkan proyek bernilai puluhan miliar rupiah di belasan instansi Pemkab Pekalongan. Dalam kasus ini, KPK menyita lima unit mobil mewah sebagai barang bukti.3. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman (Kasus Pemerasan Anggaran THR)
Tersangka kasus korupsi THR Cilacap untuk forkopimda , Bupati Syamsul Aulia Rahman dan Sekda Sadmoko Danardono yang kenakan rompi khas KPK.(IDN Times/Foto : Tangkapan layar)
Hanya berselang beberapa hari dari kasus Pekalongan, KPK kembali melakukan penangkapan terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman pada pertengahan Maret 2026.
Syamsul bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerasan tersebut dilakukan guna mengumpulkan setoran dana Tunjangan Hari Raya (THR) pribadi maupun pihak eksternal, dengan barang bukti uang tunai yang disita mencapai puluhan juta rupiah.4. Bupati Sukoharjo Etik Suryani (Dugaan Pemerasan Perangkat Daerah)
Bupati Sukoharjo Etik Suryani (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Deretan penindakan berlanjut ke kawasan Solo Raya. Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring OTT KPK pada Kamis, 9 Juli 2026. Etik diamankan oleh tim penyidik di wilayah Solo Raya bersama empat orang lainnya.
Dalam penangkapan tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai mata uang asing (dolar Singapura dan dolar Australia) serta logam mulia senilai miliaran rupiah.
Kasus yang menjerat Etik berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap para pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
