Diancam Foto Syurnya Disebar, 10 Wanita Muda di Semarang Laporkan Pacarnya

Ayu, begitu ia akrab disapa mengaku kini mulai banyak korban yang berani melaporkan kasus ancaman tersebut kepada pihaknya. 

Kebanyakan, katanya korban yang melaporkan berusia 18-25 tahun. Ada wanita yang jadi korban ancaman pacarnya itu masih duduk di bangku sekolah, baru lulus sekolah bahkan ada yang sudah bekerja.

"Korbannya ada yang mahasiswa dan ada yang sudah bekerja. Untuk hari ini saja, ada lulusan SMA yang melaporkan kasusnya kepada kami. Dia juga diancam sama pacarnya akan disebarluaskan foto syurnya. Nah, kekerasan berbasis online ini cukup banyak kita temukan tahun ini," ungkapnya.

Saat melapor melalui akun medsos resmi LBH Apik maupun via hotline, setiap korban sering diliputi perasaan was-was ketika pacarnya meminta berhubungan intim. 

Tak jarang korban juga diancam foto vulgarnya diposting ke media sosial (medsos) dan disebar ke akun WhatsApp teman-teman pacarnya.

"Itu modus pelaku untuk merayu korbannya agar mau berhubungan seksual. Sedangkan korbannya jadi bingung karena takut foto vulgarnya diketahui orang tua mereka. Maka kita mendesak pemerintah supaya segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar dapat memberikan perlindungan kepada korban," bebernya.

"Takutnya nanti tanpa ada payung hukum yang resmi, justru korban yang dikriminalisasi karena dianggap menyebarkan pornografi," tambahnya.

Dengan disahkannya RUU PKS, nantinya pemerintah bisa mengcover hak pemulihan psikologis bagi korban. Sehingga trauma yang terpendam selama ini bisa dihilangkan.

Terlebih lagi, para korban kekerasan seksual terkadang malu melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian karena  tidak punya akses pemulihan psikologis. Menurutnya ini justru membuat korban berubah menjadi pelaku kekerasan seksual mengingat kasus yang dialaminya seolah dibiarkan begitu saja.

"Untuk saat ini kasus yang diproses oleh kita naik 10-15 persen dari tahun sebelumnya. Dan terbanyak terkait kekerasan seksual kepada anak. Secara keseluruhan kita menangani 82 kasus, untuk kekerasan seksual ada 35 kasus, ada juga KDRT dan kekerasan seksual kepada anak," tegasnya. 

Kasus yang sudah diproses pihak kepolisian ada 10 dan dua di antaranya sudah masuk ranah pengadilan. "Yang jelas kota dorong negara Indonesia segera mengesahkan RUU PKS. Ini sudah urgent agar dapat melindungi korban dari pihak wanita dan laki-laki," ujar Ayu.

Di sisi lain, dari proses penanganan hukum yang sudah dilakukan LRC-KJHAM, kasus kekerasan terhadap perempuan sekitar 154 kasus. Yang mendominasi munculnya 81 kasus perbudakan seksual, 26 KDRT, 23 kasus perkosaan, 16 kasus pelecehan seksual, sisanya kekerasan dalam pacaran dan human trafiking. Ditilik usianha, para korbannya merupakan wanita dewasa sejumlah 89 atau 55,7 persen.