Didakwa Langgar Kampanye, Caleg di Purworejo Dijerat Pasal UU Pemilu

Menurut Humas PN Purworejo, Santonius Tambunan adanya pasal yang disangkakan sebagai penguat sidang dakwaan atas kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Abdullah. 

"Jadi intinya dari pasal tersebut adalah pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu telah mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih, kurang lebih itu," katanya. 

Tak hanya pembacaan surat dakwaan, setelah diskors selama beberapa jam, sidang dilanjutkan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa. 

Eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa, Muhammad Saleh terdiri dari empat poin. Yaitu terkait proses penyelidikan dan penyidikan yang dianggap tidak patuh pada ketentuan peraturan Bawaslu karena proses pemeriksaan terhadap perkara pemilu berbeda dengan pidana umumnya.

"Kemudian yang kedua soal kompetensi dari penyidik dan penyelidik. Karena untuk penanganan perkara pemilu, kepolisian penyidik maupun jaksa dan hakim itu harus tersertifikasi yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara pemilu kalau tidak memiliki kompetensi tidak bisa memeriksa," tegasnya.

Lalu yang ketiga soal alat bukti yang mana aalat bukti khususnya video belum melihat adanya uji forensik. Keempat, proses pemeriksaan terhadap saksi pembuat video ini seorang anak, ini tidak diperiksa si ruang khusus anak, tidak diperiksa oleh kepolisian yang memiliki sertifikasi anak sehingga sebenarnya mereka tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa seorang anak. 

"Karena treatment anak dan orang dewasa itu berbeda," terangnya. 

Atas poin-poin keberatan yang dibacakan, pihaknya meminta agar hakim membatalkan dakwaan yang diarahkan ke kliennya.

"Membatalkan surat dakwaan dari penuntut umum sehingga proses penyidikan ini berhenti dan perkaranya tidak lanjut," katanya.