Dishub Jateng anggap ODOL berdampak ke sopir dan masyarakat
Laka maut Kalijambe jadi pelajaran karoseri, juragan, dan sopir truk
Sopir truk hanya bisa teruskan keluhan ke Kemenhub, Dishub gak bisa menindak ODOL
Semarang, IDN Times - Gelombang aksi unjuk rasa memprotes aturan penertiban truk overload dan over dimensi (ODOL) bermunculan di Kota Semarang.
Ruas jalan utama Pantura Krapyak Semarang Barat pun diblokade oleh ratusan bahkan ribuan sopir truk yang datang dari berbagai daerah.
Para sopir truk hari ini sengaja datang ke Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah untuk mendesak Kadishub Arief Jatmiko merespon aturan ODOL yang akan diberlakukan Kemenhub.
Kepala Dishub Jateng, Arief Jatmiko menekankan adanya pemberlakuan aturan penertiban ODOL semata untuk mengatur isi muatan truk sekaligus memperbaiki panjang dimensi truk yang beroperasi di jalanan.
"Sebenarnya aturan ini mengatur dua hal yaitu over dimensi dan over kapasitas. Karena adanya ODOL cenderung berakibat tidak hanya pada sopir. Tetapi juga terhadap masyarakat," kata Arief kepada IDN Times, Senin (23/6/2026).
Arief mencontohkan dampak negatif dengan beroperasinya truk ODOL telah menimbulkan kecelakaan maut yang terjadi di jalalur lingkar selatan Kalijambe, Kabupaten Purworejo pada Mei kemarin. Saat kejadian 11 warga jadi korban akibat ditabrak truk dengan muatan overload.
Pihaknya berkata kecelakaan yang melibatkan truk ODOL mustinya jadi perhatian bersama. Termasuk pihak karoseri, sopirnya maupun para juragan truk seharusnya mentaati aturan untuk mengutamakan operasional truk yang aman bagi pengguna jalan.
"Seperti kecelakaan di Kalijambe Purworejo kan masyarakat jadi korban. Jadi kalau sudah seperti itu ya seluruh bagian terkait mestinya (tanggung jawab). Entah itu karoseri, pengemudi dan pemiliknya harus pahami bersama kalau kita kepengin aturan berlalu lintas yang aman, menjaga keselamatan pengguna jalan," ungkapnya.
Berkaitan keluhan dari sopir truk yang memprotes aturan ODOL, Arief mengaku Dishub Jateng tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, aturan tersebut disusun langsung oleh Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat (Hubdar).
"Kita akomodir permintaan mereka untuk diteruskan ke Kemenhub. Tadi malam mereka sudah difasilitasi Polda ketemu dirjen terkait di Jakarta," jelasnya.
Lebih lanjut pihaknya juga tak bisa menindak truk-truk yang selama ini overload maupun over dimensi. Seluruh pengawasan dan penindakan tegas selama ini dikendalikan oleh Kemenhub.
Sedangkan Dishub, katanya hanya diberi kewenangan menindak truk ODOL di jembatan timbang di tiap kabupaten/kota.
"Untuk ODOL kita gak bisa melakukan apa-apa kalau kementerian tidak bertindak. Pengawasan dan penindakan emang adanya cuma di Kementerian Perhubungan. Kami bisanya hanya melakukan penindakan di Timbang. Kita sudah sepakat dengan massa aksi sampai ketentua yang berlaku mereka tidak akan ada tindakan," tandasnya.