Diperintah Presiden, Kepala BNPB Jamin Relokasi Korban Longsor Jepara

Suharyanto menegaskan, dalam penanganan bencana, keselamatan dan kenyamanan warga terdampak adalah hukum tertinggi yang tidak bisa ditawar. Ia meminta pemangku kepentingan untuk fokus pada penanganan manusianya terlebih dahulu.

"Khusus di titik ini dulu, saya ingin menyampaikan yang pertama yang harus ditangani, harus dilakukan penanganan yang maksimal adalah manusianya, orangnya," katanya.

Terkait kerusakan hunian, data mencatat terdapat 13 Kepala Keluarga (KK) di Desa Tempur yang rumahnya terdampak. Menyikapi hal itu, BNPB memberikan solusi konkret berupa opsi relokasi. Skemanya, pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan relokasi yang aman, sementara pembangunan fisiknya akan ditanggung oleh BNPB.

Suharyanto memastikan, BNPB tidak melihat kuantitas dalam memberikan bantuan hunian. Sekecil apa pun jumlah korban yang kehilangan rumah, negara siap memfasilitasi pembangunan kembali.

"Jadi jangan berpikir kalau namanya BNPB itu bangun yang banyak-banyak. Tidak, satu dua rumah juga tidak apa-apa. Yang penting itu masyarakat," tambahnya.

Selain hunian, mantan Pangdam V/Brawijaya itu juga menyoroti detail pemenuhan logistik. Ia mengingatkan bahwa kebutuhan dasar pengungsi atau warga terdampak tidak boleh disederhanakan hanya sebatas urusan perut.

Aspek kenyamanan dan kesehatan, seperti pakaian layak, tempat tidur, selimut untuk mencegah hawa dingin, obat-obatan, hingga alat pencegah penyakit, wajib tersedia. Jika anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah menipis, BNPB siap mengucurkan dana tambahan.

"Kebutuhan dasar bukan hanya makan-minum saja yang harus diperhatikan, tapi juga kebutuhan lanjutan sebagai manusia. Pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, obat-obatan, alat pencegah penyakit, alat pencegah dingin, selimut, dan lain sebagainya. Itu tolong diperlengkapi, dipenuhi," pesan Suharyanto.

Poin ketiga yang menjadi sorotan adalah aksesibilitas. Longsor yang terjadi pada Jumat pekan lalu (9/1/2026) sempat menutup akses jalan dan jembatan, mengganggu aktivitas sekitar 3.500 jiwa di wilayah tersebut, termasuk akses anak-anak sekolah.

Suharyanto mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang telah mengerahkan alat berat. Namun, ia menawarkan dukungan pembiayaan sewa alat berat tambahan dan perbaikan jembatan darurat jika diperlukan percepatan.

"Tunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah hadir. Tidak ada alasan. Apalagi di sana ada 3.500 jiwa, mungkin makan-minumnya tidak ada masalah, pakai sepeda motor, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apalagi ada anak sekolah dan lain sebagainya, jangan terlalu lama," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto juga menyampaikan pesan belasungkawa dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh warga Jepara yang terdampak bencana yang melanda empat desa di tiga kecamatan tersebut.

"Saya langsung diperintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk langsung datang ke Jepara. Pertama beliau menyampaikan ucapan belasungkawa dan turut berduka cita bagi seluruh masyarakat Jepara yang terdampak," ujarnya.